Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN EXCAVATOR DI INDONESIA
Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa pembiayaan (leasing) excavator di Indonesia menyoroti hubungan hukum antara lessor, lessee, dan supplier dalam pelaksanaan kontrak pembiayaan alat berat. Kajian difokuskan pada pembagian kewajiban hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin. Hasil menunjukkan bahwa lessor bertanggung jawab menyediakan pembiayaan, menjaga transparansi kontrak, dan mendaftarkan jaminan fidusia. lessee wajib melakukan pembayaran tepat waktu, memelihara serta menggunakan alat sesuai perjanjian. Sedangkan supplier bertanggung jawab atas mutu dan kelayakan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata. Perjanjian sewa pembiayaan excavator pada akhirnya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. The responsibilities of the parties in excavator leasing agreements in Indonesia emphasize the legal relationships among the lessor, lessee, and supplier in executing heavy equipment financing contracts. The discussion focuses on the division of legal obligations and their implications for legal certainty and contractual justice. A normative juridical research method is applied, employing statutory, doctrinal, and conceptual approaches. The results indicate that the lessor is responsible for providing financing, ensuring contract transparency, and registering fiduciary guarantees. The lessee is required to make timely payments, maintain, and use the equipment in accordance with the agreement, while the supplieris accountable for the quality and technical feasibility of the goods. Violations of these obligations may result in defaultor tortious acts under Articles 1243 and 1365 of the Indonesian Civil Code. Ultimately, the excavator leasing agreement establishes a balance of rights and obligations among the parties, reinforces legal certainty, and contributes to national economic development.
Copyright (c) 2025 Renita Zulianty, Amad Sudiro https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
EUTHANASIA PERSPEKTIF HAK UNTUK HIDUP DAN HAK UNTUK MATI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi euthanasia dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 344 KUHP yang secara tegas melarang praktik euthanasia. Fokus utama penelitian adalah menelaah posisi hukum euthanasia di Indonesia dibandingkan dengan regulasi di negara asal konsep ini, seperti Belanda, di mana euthanasia pun diberlakukan dengan pembatasan yang ketat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sikap organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional yang hingga kini belum memiliki aturan resmi mengenai euthanasia, dan menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan faktor budaya dan etika lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sudut pandang perundang-undangan dan analisis komparatif antara hukum nasional dan standar internasional terkait HAM. Bahan Hukum dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan secara normatif berkewajiban melindungi hak asasi manusia sesuai standar global, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh perlunya penyesuaian hukum nasional dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama setempat yang tidak selalu sejalan dengan hukum internasional. Selain itu, ketidakjelasan posisi hukum internasional dalam hierarki norma hukum nasional, akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam konstitusi, menyebabkan hubungan antara hukum nasional dan internasional seringkali menjadi tidak pasti. Dengan demikian, euthanasia tetap dianggap sebagai tindakan terlarang dan kejahatan di Indonesia, serta belum terdapat ruang legalitas bagi praktik tersebut dalam kerangka hukum positif nasional. This study aims to analyze the relevance of euthanasia to positive law in Indonesia, particularly in the context of Article 344 of the Criminal Code, which expressly prohibits the practice of euthanasia. The main focus of the study is to examine the legal position of euthanasia in Indonesia compared to regulations in the country where this concept originated, such as the Netherlands, where euthanasia is also implemented with strict restrictions. In addition, this study also examines the attitudes of international human rights organizations, which currently do not have official regulations regarding euthanasia, leaving its regulation to each country, taking into account local cultural and ethical factors. This study uses a normative juridical method with a legislative perspective and a comparative analysis between national law and international standards related to human rights. Legal Materials were collected through a literature review of relevant laws, doctrines, and court decisions. The results show that Indonesia, despite having ratified various international human rights instruments and being normatively obliged to protect human rights according to global standards, still faces challenges in its implementation at the national level. This is due to the need to adapt national laws to local social, cultural, and religious values, which are not always aligned with international law. Furthermore, the unclear position of international law within the hierarchy of national legal norms, due to the lack of explicit constitutional provisions, often leaves the relationship between national and international law uncertain. Consequently, euthanasia remains a prohibited act and a crime in Indonesia, and there is no legal space for the practice within the national positive legal framework.
Copyright (c) 2025 Ni Kadek Cindi Hayani, I Nyoman Prabu Buana Rumiartha https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
TRANSFER PRICING DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA: MEWUJUDKAN KEADILAN PADA TRANSAKSI PIHAK BERELASI
Dalam konteks globalisasi, praktik transfer pricing antar perusahaan berelasi menjadi isu penting dalam hukum bisnis dan perpajakan. Di Indonesia, pengaturan mengenai transfer pricing telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pengaturan transfer pricing di Indonesia telah diwujudkan melalui penerapan Arm's Length Principle sebagaimana diatur dalam UU HPP dan peraturan turunannya, termasuk PMK Nomor 172 Tahun 2023. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama potensi ketidakadilan akibat kewenangan luas otoritas pajak dalam melakukan koreksi transaksi afiliasi. Diperlukan rekonstruksi norma hukum yang lebih menekankan pada keadilan prosedural dan substansial, sehingga transfer pricing dapat ditempatkan sebagai praktik bisnis yang sah dan berkeadilan. In the context of globalization, transfer pricing among related-party companies has become a crucial issue in business law and taxation. In Indonesia, transfer pricing regulation is stipulated in Article 18 paragraph (3) of the Income Tax Law, reaffirmed by Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law). This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of justice in transfer pricing regulation has been reflected through the implementation of the Arm's Length Principle as stipulated in the HPP Law and its derivative regulations, including Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023. Nevertheless, its implementation still faces obstacles, particularly potential injustices arising from the broad authority of tax authorities to adjust affiliated transactions. A reconstruction of legal norms emphasizing both procedural and substantive justice is necessary, so that transfer pricing can be recognized as a legitimate and just business practice.
Copyright (c) 2025 Winarto Sugondo, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN AKIBAT KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap hubungan hukum antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga, serta merumuskan upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan non-bank guna mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst sebagai data primer, dilengkapi dengan literatur dan penelitian terdahulu sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan APHT menimbulkan implikasi serius: kreditur kehilangan hak preferen dan turun menjadi kreditur konkuren, debitur tetap wajib melunasi utang namun terlindungi dari eksekusi atas jaminan tidak sah, sementara pihak ketiga memperoleh perlindungan hukum atas hak kepemilikan. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa kelalaian verifikasi hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian menjadi penyebab utama pembatalan APHT. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi berupa verifikasi yuridis, penerapan prinsip 5C, keterlibatan profesional PPAT, transparansi informasi, serta audit internal agar lembaga pembiayaan non-bank mampu menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, dan mencegah sengketa di masa depan. This study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of a Deed of Mortgage (APHT) on the legal relationship between creditors, debtors, and third parties, and to formulate risk mitigation measures that non-bank financing institutions can implement to prevent the recurrence of similar cases. The study uses a normative juridical legal method with a qualitative approach through a review of legislation, legal doctrine, and an analysis of the Central Jakarta District Court Decision Number 143/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst as primary data, supplemented by literature and previous research as secondary data. The results of the study indicate that the cancellation of an APHT has serious implications: the creditor loses preferential rights and is reduced to a concurrent creditor, the debtor remains obligated to repay the debt but is protected from execution of invalid collateral, while third parties gain legal protection over ownership rights. Furthermore, the research findings confirm that negligence in legal verification and the application of the principle of prudence are the main causes of APHT cancellation. Therefore, mitigation steps are needed in the form of legal verification, application of the 5C principle, involvement of professional PPAT, information transparency, and internal audits so that non-bank financing institutions are able to maintain legal certainty, protect the interests of the parties, and prevent future disputes.
Copyright (c) 2025 Della Hadyanti Prathiwi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
IMPLIKASI DUALITAS KEDUDUKAN BUMN TERHADAP KEMANDIRIAN KORPORASI DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya pada dualitas kedudukan BUMN sebagai korporasi yang berorientasi pada keuntungan sekaligus sebagai instrumen negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta implikasinya terhadap kemandirian korporasi dan fungsi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menghadirkan pembaharuan dan menawarkan Solusi dengan memperluas ruang kemandirian korporasi, namun disaat yang bersamaan justru juga meningkatkan beban kewajiban Public Service Obligation (PSO). Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih antara hukum korporasi dan hukum administrasi negara yang berdampak menimbulkan ambivalensi, dimana secara normatif BUMN lebih mandiri, namun secara praktis tetap terikat dilema kewajiban ganda. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner hukum korporasi dan hukum administrasi negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi dualitas kedudukan BUMN memerlukan mekanisme normatif berupa kompensasi PSO yang adil, penerapan prinsip good corporate governance, perlindungan manajerial melalui business judgment rule, serta pengawasan atas potensi monopoli. This study aims to examine State-Owned Enterprises (SOEs) with a particular focus on the duality of their legal status—as profit-oriented corporations and simultaneously as state instruments in the provision of public services—and its implications for corporate independence and public service functions. Law No. 1 of 2025 concerning SOEs introduces legal reform and offers solutions by expanding the scope of corporate autonomy; however, at the same time, it also increases the burden of Public Service Obligation (PSO). This situation creates an overlap between corporate law and administrative law, resulting in ambivalence wherein SOEs are normatively more autonomous yet remain practically bound by dual obligations. The research employs a normative juridical method with an interdisciplinary approach combining corporate law and administrative law. The findings indicate that harmonizing the dual status of SOEs requires normative mechanisms such as fair PSO compensation, the implementation of good corporate governance principles, managerial protection through the business judgment rule, and effective oversight to prevent potential monopolistic practices.
Copyright (c) 2025 Syafana Hanifah de vries, Ratih Damayanti https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN BENTUK DAN KUALIFIKASI WANPRESTASI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
Penelitian ini membahas bentuk dan kualifikasi wanprestasi yang timbul akibat ketidaksesuaian objek tanah dalam perjanjian jual beli, serta akibat hukum yang muncul terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian objek tanah—baik terkait luas, batas, maupun status hukumnya—merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penjual yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penjual yang lalai atau beritikad buruk dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian jual beli tanah, guna memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari. This study examines the forms and qualifications of breach of contract arising from non-conformity of the land object in a sale and purchase agreement, as well as the resulting legal consequences for the parties. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results indicate that non-conformity of the land object—whether related to its area, boundaries, or legal status—constitutes a violation of the seller's obligations and can be categorized as breach of contract. Negligent or bad-faith sellers can be subject to legal liability in the form of performance, compensation, or cancellation of the agreement, as stipulated in Article 1243 of the Civil Code. This study also emphasizes the importance of implementing the principles of good faith and legal certainty in every land sale and purchase agreement to provide legal protection for buyers and prevent future land disputes.
Copyright (c) 2025 Michelle Abigail Suganda, Rasji https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
DUALISME KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PUTUSAN PENGADILAN TRANSAKSI TANAH DI BAWAH TANGAN
Tanah merupakan aset fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang transaksinya seharusnya dilakukan melalui mekanisme formal dengan akta PPAT, namun praktik transaksi informal (di bawah tangan) masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dualisme kepastian hukum dalam transaksi tanah di bawah tangan di Balikpapan dengan membandingkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan putusan pengadilan. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian mengevaluasi ketegangan antara kebijakan BPN yang menolak registrasi transaksi informal dan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN BPP yang mengakui keabsahan transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme paradigma: BPN berpegang pada kepastian hukum formal melalui akta PPAT untuk menjaga integritas data pertanahan, sementara pengadilan menekankan kebenaran materiil transaksi berdasarkan bukti pembayaran, penguasaan fisik, dan pembayaran PBB. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pelaku transaksi informal dan memerlukan harmonisasi kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlu reformulasi regulasi untuk menyelaraskan kebijakan administratif dengan putusan yudikatif guna mencapai kepastian hukum yang substantif tanpa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Land constitutes a fundamental asset in Indonesian society, where transactions should theoretically occur through formal mechanisms involving PPAT (Land Deed Official) deeds. However, informal (underhand) transactions remain prevalent. This research aims to analyze the dualism of legal certainty in informal land transactions in Balikpapan by comparing the authority of the National Land Agency (BPN) and court decisions. Employing a juridical-normative method with a case study approach, the study evaluates the tension between BPN's policy rejecting registration of informal transactions and Decision No. 235/Pdt.G/2024/PN BPP, which recognizes the validity of such transactions. Findings reveal a paradigmatic dualism: BPN adheres to formal legal certainty through PPAT deeds to safeguard land data integrity, while courts emphasize the material truth of transactions based on payment receipts, physical possession, and continuous Land and Building Tax (PBB) payments. This dualism creates legal uncertainty for communities engaged in informal transactions and necessitates policy harmonization. The research concludes that regulatory reformulation is essential to align administrative policies with judicial decisions, thereby achieving substantive legal certainty without neglecting justice and societal utility of the law.
Copyright (c) 2025 Fitri Hasim https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PELAKSANAAN TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN (CONTROLLED DELIVERY) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik controlled delivery terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan controlled delivery di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik controlled delivery. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan teknik controlled delivery terhadap tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (BNNP Kalteng) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik BNNP Kalteng, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan controlled delivery di BNNP Kalteng telah sesuai dengan ketentuan hukum dan efektif dalam mengungkap jaringan narkotika lintas daerah. Tingkat keberhasilan operasi mencapai 83% pada tahun 2023. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, sarana teknologi, dan koordinasi antarlembaga. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan penyidik, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antarinstansi dan dukungan teknologi terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan teknik controlled delivery.
Copyright (c) 2025 Indah Restuati, Aristoteles, Hilyatul Asfia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA
Indonesia ialah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi untuk pengelolaan sistem pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi Indonesia sendiri, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut seperti halnya yang termuat di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal ini, lahirlah suatu sistem yang dikatakan mewakili prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum. Menilik bahwa urgensi dari pemilu ialah untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat terutaman dengan menggunakan praktik money politic. Money politic ini sendiri masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu dan telah diatur pada Peraturan Perundangan di Indonesia. ABSTRACT Indonesia is a country that implements a democratic system in the management of its government. In Indonesia's own democratic system, the people hold supreme power. This is as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Based on this, a system was born that was said to represent democratic principles, specifically elections. Since the urgency of the elections is to achieve formal legal authority where it is the people who determine the power, often the election participants make every effort to achieve the special popular vote using political money practices. This political money itself falls into the form of criminal offenses in elections and has been regulated in the Rules of Perpetual Invitation in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Komang Andhika Putra Erawan, I Gusti Ayu Putri Kartika https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN TERHADAP MUSIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem perlindungan hak moral dalam hak cipta musik di Indonesia dan Korea Selatan, dengan fokus pada efektivitas pengaturan hukum serta implementasi penegakan hak moral pencipta. Secara normatif, hak moral di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 5 dan Pasal 57, yang menegaskan bahwa hak moral bersifat melekat dan abadi pada diri pencipta. Namun, pelaksanaannya masih bersifat deklaratif karena belum memiliki mekanisme kelembagaan yang efektif. Sebaliknya, Korea Selatan mengatur hak moral secara lebih komprehensif dalam Copyright Act Pasal 11 sampai Pasal 15, yang meliputi hak pengumuman, hak atribusi, hak integritas, dan hak moral pasca-kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (comparative approach) yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada efektivitas kelembagaan dan budaya hukum: Korea Selatan memiliki sistem yang terintegrasi dengan lembaga seperti Korean Copyright Commission (KCC) dan Korea Music Copyright Association (KOMCA) yang menegakkan hak moral secara non-litigasi, sedangkan Indonesia masih bergantung pada penyelesaian di Pengadilan Niaga karena ketidakefektifan jalur non-litigasi. Dimana bahwa lemahnya kelembagaan dan rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan utama dalam penegakan hak cipta di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hak moral yang efektif dan berkeadilan di Indonesia. This study aims to analyze and compare the system of moral rights protection in music copyright between Indonesia and South Korea, focusing on the effectiveness of legal regulation and the implementation of moral rights enforcement. Normatively, moral rights in Indonesia are regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, particularly in Articles 5 and 57, which affirm that moral rights are inherent and perpetual to the creator. However, their implementation remains declarative due to the absence of an effective institutional mechanism. In contrast, South Korea regulates moral rights more comprehensively under Articles 11 to 15 of the Copyright Act, which include the right of disclosure, the right of authorship, the right of integrity, and posthumous moral rights. This research employs a normative juridical method with a comparative approach that examines primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The findings reveal that the main differences lie in institutional effectiveness and legal culture: South Korea has an integrated system supported by institutions such as the Korean Copyright Commission (KCC) and the Korea Music Copyright Association (KOMCA), which enforce moral rights through non-litigation mechanisms, whereas Indonesia still relies on commercial court proceedings due to the ineffectiveness of non-litigation channels. The weakness of institutional capacity and low legal awareness remain the main challenges in copyright enforcement in Indonesia. The study concludes that strengthening regulation, institutional mechanisms, and legal culture is essential to realize effective and equitable protection of moral rights in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Nelson Sii, Ellora Sukardi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHAP
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam praktik penegakan hukum, termasuk dalam penggunaan penyadapan sebagai alat bantu penyidikan. Penyadapan memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana yang kompleks, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan pelanggaran hak privasi apabila tidak diatur secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyadapan oleh penyidik Polri berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), serta urgensi pembentukan regulasi khusus penyadapan sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan wewenang penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP memberikan dasar hukum baru bagi penyidik Polri dalam melakukan penyadapan sebagai upaya paksa yang sah, namun diperlukan regulasi khusus yang mengatur tata cara, batasan, dan mekanisme pengawasan penyadapan agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. The advancement of information and communication technology has significantly transformed the landscape of law enforcement, particularly in the use of wiretapping as an auxiliary instrument in criminal investigations. Wiretapping serves a crucial function in unveiling complex and organized crimes; nevertheless, it simultaneously raises concerns regarding potential infringements of the right to privacy when not governed by clear and comprehensive regulations. This study examines the scope of authority vested in police investigators to conduct wiretapping under the Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU KUHAP) and to examine the urgency of establishing a specific legal framework on wiretapping as a mechanism of supervision and limitation of investigative powers. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research draws upon primary and secondary legal materials. The findings reveal that the RUU KUHAP provides a formal legal basis for police investigators to undertake wiretapping as a legitimate coercive measure within the criminal justice process. However, the study also emphasizes the necessity for a specific law that delineates the procedures, scope, and oversight mechanisms of wiretapping to ensure its conformity with the principles of the rule of law, due process, and the protection of fundamental human rights.
Copyright (c) 2025 Rizki Samuel Nainggolan, Benny Sumardiana https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELEGENCE) DAPAT MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
Penelitian ini mengkaji urgensi dan implementasi perlindungan Hak Cipta (HC) atas karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Perkembangan pesat teknologi AI, khususnya dalam menghasilkan karya kreatif (seperti seni, musik, dan teks), menimbulkan ambiguitas hukum mengenai subjek dan objek hak cipta yang berlaku. Hukum Hak Cipta di Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014) saat ini masih berfokus pada kreativitas manusia sebagai syarat mutlak perolehan hak, sehingga belum mampu mengakomodasi status hukum karya otonom AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengakuan karya cipta AI dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat (pengembang, pengguna, atau AI itu sendiri). Kekosongan ini berdampak pada ketidakpastian dalam hal pertanggungjawaban pelanggaran, masa berlaku perlindungan, dan mekanisme lisensi karya cipta AI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum hak cipta di Indonesia. Opsi yang ditawarkan mencakup: (1) Mengadopsi konsep legal personality terbatas atau hak terkait sui generis bagi AI, atau (2) Memperluas definisi pencipta dengan mengakui peran pengembang atau pengguna AI sebagai pihak yang berhak atas dasar investasi atau kontrol. Adopsi regulasi yang komprehensif dan adaptif menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan ekonomi di era digital Indonesia This study examines the urgency and implementation of Copyright Protection for works generated by Artificial Intelligence (AI) in order to realize legal certainty in Indonesia. The rapid development of AI technology, particularly in generating creative works (such as art, music, and text), creates legal ambiguity regarding the subject and object of applicable copyright. The current Indonesian Copyright Law (Law No. 28 of 2014) remains focused on human creativity as a prerequisite for obtaining rights, thus failing to accommodate the legal status of autonomous AI works. This research employs a normative legal research methodology with a statutory and conceptual approach. The analysis results indicate a legal vacuum concerning the recognition of AI-generated works and the protection of rights for the parties involved (developers, users, or the AI itself). This vacuum leads to uncertainty regarding liability for infringement, the duration of protection, and the licensing mechanisms for AI-generated works. This study recommends the necessity of copyright law reform in Indonesia. The proposed options include: (1) Adopting the concept of limited legal personality or sui generis related rights for AI, or (2) Broadening the definition of an author by acknowledging the role of the AI developer or user as the entitled party based on investment or control. The adoption of comprehensive and adaptive regulations is key to ensuring legal certainty, fostering innovation, and protecting economic interests in Indonesia's digital era.
Copyright (c) 2025 Asep Saiful Abdi, Ade Adhari https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN JAMINAN PEMENUHAN HAK BEKERJA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
Penelitian ini berisi upaya pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum menjamin hak bekerja bagi penyandang disabilitas serta menganalisis tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normative melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta dilengkapi dengan pendekatan konseptual guna melihat pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada belas kasih, beralih menuju pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait hak kerja penyandang disabilitas telah dituangkan secara jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan jaminan bagi pemenuhan hak bekerja tersebut dengan menetapkan kewajiban kuota kerja bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan dan perusahaan swasta. Selain itu, negara turut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan pemenuhan hak bekerja dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasional, layanan pendampingan ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan bursa kerja khusus penyandang disabilitas. Namun, dalam praktik di lapangan tetap saja ditemukan penyandang disabilitas yang mengalami penolakan dalam hal bekerja karena keterbatasan yang dimiliki. This study examines efforts to fulfill the employment rights of persons with disabilities according to the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The study aims to identify how legal norms guarantee the right to work and how the state bears responsibility for ensuring its fulfillment. The research employs a normative juridical approach through an examination of Law Number 8 of 2016, complemented by a conceptual approach to observe the paradigm shift from a compassion-based perspective toward a rights-based orientation. The findings reveal that regulations concerning the employment rights of persons with disabilities have been clearly stipulated. Law Number 8 of 2016 also provides guarantees for the realization of these rights by establishing employment quota obligations for persons with disabilities within government institutions and private companies. Furthermore, the state bears responsibility for ensuring the fulfillment of the right to work by organizing various vocational training programs, employment assistance services, and special job placement services dedicated to persons with disabilities. However, in practice, persons with disabilities continue to face employment rejection due to the limitations they experience.
Copyright (c) 2025 Eunike Kathryn Budiman, Moody Rizqy Syailendra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
IMPLEMENTASI FUNGSI PERLINDUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA
Transformasi menuju era digital telah mengubah posisi data pribadi menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh sektor publik maupun swasta. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait efektivitas fungsi perlindungan yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai instansi yang berwenang di bidang ini. Berbagai kasus kebocoran data berskala besar menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebaliknya, negara-negara seperti Uni Eropa dan Singapura telah membuktikan efektivitas lembaga pengawas data pribadi yang independen dalam menegakkan regulasi, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola data. Artikel ini menganalisis implementasi fungsi perlindungan oleh Komdigi dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara Indonesia serta menelaah hambatan normatif dan kelembagaan yang dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dengan model lembaga pengawas di Uni Eropa dan Singapura, artikel ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran Komdigi serta pembentukan mekanisme kelembagaan yang lebih terintegrasi guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Nethan, Tundjung Herning Situbuana https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tujuan studi ini untuk mengkaji akibat hukum apa saja yang terjadi bila Akta Jual Beli yang dibuat tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang tidak melalukan mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional setempat dalam ini sangat berisiko dari hak atas tanah yang sewaktu-waktu dapat diambil negara. Akta Jual Beli itu di lakukan di depan pejabat berwenang namun Akta tersebut belum dapat dikatakan sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. Tertulis jelas pada aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa penerbitan surat tanda bukti hak atas pendaftaran tanah merupakan alat bukti yang kuat. Namun Akta Jual Beli (AJB) adalah bukti sah suatu peristiwa perdata, yaitu transaksi jual-beli tanah dan atau bangunan antara penjual dan pembeli. Kalau hanya AJB tanpa pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional hanya di anggap transaksi dan tidak berkekuatan hukum tetap untuk menjadi bukti kepemilikan. PPAT yang bersangkutan tidak mendafatkan AJB yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi ringan hingga sanksi berat. The purpose of this study is to examine the legal consequences that occur if the Deed of Sale and Purchase is not registered with the National Land Agency. This study uses an empirical normative legal research method with a statutory approach and field cases. The results of the study indicate that so many people who do not register with the local National Land Agency are at great risk of their land rights being taken by the state at any time. The Deed of Sale and Purchase is carried out in front of an authorized official, but the Deed cannot be said to be proof of land rights. It is clearly written in the provisions of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). Article 19 paragraph (2) letter c states that the issuance of a certificate of proof of land registration is strong evidence. However, the Deed of Sale and Purchase (AJB) is legal evidence of a civil event, namely the sale and purchase of land and/or buildings between the seller and the buyer. If only the AJB is not registered with the National Land Agency, it is only considered a transaction and does not have permanent legal force to be proof of ownership. If the PPAT concerned does not register the AJB he made, he may be subject to light to heavy sanctions.
Copyright (c) 2025 Monica Aprilia, Tjempaka Tjempaka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
URGENSI HARMONISASI REGULASI PAJAK KENDARAAN BERTENAGA HYBRID SEBAGAI DUKUNGAN TRANSISI MENUJU KENDARAAN RENDAH EMISI DI INDONESIA
Transformasi menuju kendaraan rendah emisi merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi regulasi pajak kendaraan hybrid agar kebijakan fiskal dapat lebih efektif mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi antara kebijakan pajak pusat, yaitu PPnBM dan PPN Ditanggung Pemerintah berdasarkan PP No. 74 Tahun 2021 dan PMK No. 12 Tahun 2025, dengan kebijakan pajak daerah melalui PKB dan BBNKB dalam UU No. 28 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, sehingga efektivitas insentif bagi kendaraan hybrid menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi pajak agar kebijakan insentif dapat berjalan selaras dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan transisi kendaraan rendah emisi di Indonesia. The transition toward low-emission vehicles is an essential part of Indonesia’s commitment to reducing carbon emissions under the Paris Agreement and Nationally Determined Contribution (NDC). This study aims to analyze the urgency of harmonizing hybrid vehicle tax regulations so that fiscal policies can more effectively support the transition toward environmentally friendly transportation. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on the synchronization between central tax policies—namely, the Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) and Value Added Tax (VAT) borne by the government under Government Regulation No. 74 of 2021 and Minister of Finance Regulation No. 12 of 2025—and regional tax policies under Law No. 28 of 2009 concerning Motor Vehicle Tax (PKB) and Transfer of Vehicle Title Fee (BBNKB). The findings show that inconsistencies between central and regional fiscal regulations have reduced the effectiveness of incentives for hybrid vehicles. Therefore, regulatory harmonization is urgently needed to ensure that fiscal incentives
Copyright (c) 2025 Muhammad Vico Febriansyah, Ariawan Gunadi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONTRADIKSI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DENGAN PRINSIP PARITAS CREDITORUM DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN
Penelitian ini bertujuan menganalisis kontradiksi normatif antara perlindungan hukum kreditor separatis dan prinsip paritas creditorum dalam pelaksanaan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (UU Kepailitan dan PKPU). Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah ketentuan Pasal 55–57 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pengadilan niaga, serta pandangan doktrin hukum kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi jaminan kebendaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun hak tersebut dibatasi oleh masa stay period demi kepentingan kolektif. Pembatasan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomis bagi kreditor separatis, karena nilai benda jaminan dapat menurun selama penundaan eksekusi. Prinsip paritas creditorum berfungsi menjaga pemerataan antar-kreditor, tetapi jika diterapkan secara kaku dapat menghambat efektivitas perlindungan hak kebendaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan proporsional antara perlindungan individual kreditor separatis dan prinsip keadilan kolektif melalui pembaruan hukum kepailitan yang mengadopsi prinsip limited priority dan collective satisfaction sebagaimana dianut dalam sistem hukum Belanda dan pedoman UNCITRAL. This study analyzes the normative contradiction between the legal protection of secured creditors and the paritas creditorum principle in bankruptcy implementation under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations/ PKPU (Bankruptcy and PKPU Law). Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, the research examines Articles 55–57 of the Bankruptcy and PKPU Law, commercial court rulings, and relevant legal doctrines. The findings reveal that secured creditors have an exclusive right to execute collateral as if bankruptcy had not occurred; however, this right is restricted by a stay period to protect collective interests. Such restriction often creates legal uncertainty and economic loss for secured creditors due to collateral depreciation. The paritas creditorum principle ensures equality among creditors, but its rigid application may hinder the protection of proprietary rights. The study concludes that a proportional balance is required between individual protection for secured creditors and collective justice by reforming Indonesian bankruptcy law through the adoption of limited priority and collective satisfaction principles as implemented in Dutch law and
Copyright (c) 2025 Eliezer Waruwu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERBANDINGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA OUTSOURCING, BORONGAN, PERJANJIAN KERJA DAN MITRA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Seiring dengan meningkatnya persaingan antar perusahaan di Indonesia, banyak perusahaan melakukan penyesuaian kepada hubungan kerja. Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan peran kerja terhadap kompetensi inti perusahaan agar tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Tujuan riset ini untuk mengkaji berbagai bentuk hubungan kerja di Indonesia sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023. Hubungan kerja dikaji berdasarkan jenis-jenis dan kategori pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing, borongan, perjanjian kerja (PKWT/PKWTT) serta kemitraan, khususnya dalam konteks industri Rumah Sakit. Riset ini mempergunakan pendekatan normatif-empiris, kemudian data yang disajikan dengan pengelolaan data melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa perbedaan mendasar dalam hubungan kerja ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu perintah, upah. dan waktu kerja. Dari riset ini ditemukan perbedaan mendasar hubungan kerja ditentukan oleh unsur perintah, upah dan waktu kerja. Dalam konteks Undang-undang Cipta Kerja, hubungan kerja PKWT/PKWTT dan outsourcing (tidak termasuk borongan) tunduk kepada perlindungan ketenagaan. Saran untuk Industri kesehatan adalah menjamin kepastian status pekerja, pemanfaatan outsourcing dengan tepat dan memperkuat sistem pengawasan internal serta menjamin kewajiban dan hak pekerja dan tanggung jawab yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, outsourcing dan PKWT/PKWTT merupakan hubungan kerja yang wajib memenuhi perlindungan ketenagakerjaan, sementara borongan dan kemitraan merupakan hubungan perdata tanpa unsur subordinasi. Setiap jenis hubungan kerja pastinya memiliki resiko perihal ini yang perlu di perhatikan bagi semua pihak. As competition among companies in Indonesia intensifies, many companies are making adjustments to their employment relationships. These adjustments are based on aligning the roles of workers with the core competencies of the company in order to achieve more effective and efficient work system. The purpose of this study is to examine the various forms of employment relationship in Indonesia as regulated by UU No. 13 Tahun 2003 and UU No. 6 Tahun 2023. Employment relationships are examined based on the types of work that can use outsourcing, contract work, work agreements (PKWT/PKWTT) and partnerships, particularly in the hospital industry. This study uses normative-empirical approach, and the data is processed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study found that the fundamental differences in employment relationships are determined by the elements of command, wages, and working hours. In the context of the Job Creation Law, PKWT/PKWTT employment relationships and outsourcing (excluding contract work) are subject to labor protection. Recommendations for the healthcare industry include ensuring worker status certainty, appropriate use of outsourcing, strengthening internal oversight systems, and guaranteeing worker’s rights. The results of the study indicate that, normatively, outsourcing and PKWT/PKWTT are employment relationships that must comply with labor protection regulations, while contract work and partnerships are civil relationships without elements of subordination. Each type of employment relationship carries inherent risks that must be carefully considered by all parties involved.
Copyright (c) 2025 Bherta Christine Khornaylius, Gunardi Lie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
Transisi menuju sistem pertanahan digital di Indonesia melalui sertipikat tanah elektronik menimbulkan implikasi hukum, khususnya mengenai perlindungan bagi pemegang hak tanggungan. Secara normatif, hukum telah mengakui keabsahan sertipikat tanah elektronik dan hak tanggungan yang terdaftar di atasnya. Risiko-risiko hukum yang teridentifikasi meliputi kerawanan terhadap pemalsuan identitas digital, peretasan, serta kesalahan teknis yang dapat melemahkan kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan. Selain itu, ketidaksiapan regulasi dalam mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban atas kerugian akibat kegagalan sistem, mekanisme pemulihan sertipikat hak atas tanah yang hilang, serta prosedur penyelesaian sengketa yang spesifik untuk era digital menjadi celah hukum yang signifikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengindentifikasi aspek hukum dan tantangan yang muncul dalam penerapan sertipikat tanah elektronik dalam kaitannya dengan pemegang hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum positif telah memberikan dasar validitas terhadap keberlakuan sertipikat tanah elektronik, implementasinya masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak tanggungan. Peningkatan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan memerlukan penguatan regulasi yang secara khusus dan rinci untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko hukum yang mungkin terjadi. The transition to a digital land system in Indonesia through electronic land certificates has legal implications, particularly regarding the protection of mortgage holders. Normatively, the law has recognized the validity of electronic land certificates and the mortgage rights registered thereon. Identified legal risks include vulnerability to digital identity forgery, hacking, and technical errors that can weaken the legal standing of mortgage holders. Furthermore, the lack of regulatory readiness to clearly regulate liability for losses resulting from system failures, mechanisms for recovering lost land certificates, and dispute resolution procedures specific to the digital era presents significant legal gaps. The purpose of this paper is to identify the legal aspects and challenges that arise in the implementation of electronic land certificates in relation to mortgage holders. The research method used is normative legal research. The results indicate that although the positive legal framework has provided a valid basis for the validity of electronic land certificates, its implementation is still unable to provide optimal legal protection for mortgage holders. Improving legal protection for mortgage holders requires strengthening regulations that are specific and detailed in order to anticipate and address legal risks that may occur.
Copyright (c) 2025 Vanka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA
Penelitian ini didasari oleh permasalahan ketidakpastian hukum yang muncul akibat keberadaan objek harta yang belum pasti statusnya, sehingga berisiko merugikan hak mutlak ahli waris seperti legitieme portie. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak tersebut dan menilai kekuatan hukum akta wasiat dalam kondisi objek yang belum terbuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, melalui studi dokumen hukum serta observasi praktik peradilan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hak waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian objek harta yang belum terbuka secara fisik maupun hukum dapat memperlemah keabsahan akta wasiat serta meningkatkan risiko sengketa dan ketidakadilan internal keluarga pewaris. Sistem hukum perlu mengembangkan regulasi yang khusus, termasuk standar bukti yang lebih ketat, serta sistem pengelolaan data yang lebih baik guna memastikan perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi tersebut. Kesimpulannya, pengembangan instrumen hukum yang proaktif sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan akta wasiat dan hak-hak ahli waris pengganti, sehingga tercipta sistem hukum yang berkeadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam konteks waris. This research is based on the problem of legal uncertainty arising from the existence of property whose status is uncertain, thus risking the violation of the absolute rights of heirs, such as legitieme portie. The main objective of this research is to analyze the role of the legal system in protecting these rights and to assess the legal force of wills in the context of incomplete inventory. The method used is a normative and empirical juridical approach, through the study of legal documents and observation of judicial practices in South Jakarta to obtain a comprehensive picture of the legal force and protection of successor heir rights. The results show that the uncertainty of property that is not yet physically or legally disclosed can weaken the validity of wills and increase the risk of disputes and injustice within the testator's family. The legal system needs to develop specific regulations, including stricter evidentiary standards and a better data management system to ensure the protection of heirs' rights in such situations. In conclusion, the development of proactive legal instruments is essential to guarantee the validity of wills and the rights of successor heirs, thereby creating a just legal system, ensuring legal certainty, and supporting the protection of human rights in the context of inheritance.
Copyright (c) 2025 Riska Edith Suzani, Tjempaka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0