Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
PEMBINAAN KESADARAN HUKUM OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEABSAHAN WASIAT
Penelitian ini menelusuri bagaimana notaris berkontribusi dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan wasiat yang sah secara hukum. Meski aturan wasiat telah diatur tegas dalam KUHPerdata, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu masih membuat wasiat secara sederhana dan tidak sesuai standar hukum yang berlaku. Situasi ini muncul akibat kurangnya pemahaman hukum, kekeliruan dalam memaknai konsep wasiat, serta keyakinan keliru bahwa surat pribadi sudah memadai sebagai dasar pembagian harta. Dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelaahan terhadap KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, serta wawancara dengan Notaris Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn. penelitian ini menemukan bahwa peran notaris jauh melampaui fungsi formal pembuatan akta. Notaris juga bertindak sebagai pendidik hukum yang memberikan penjelasan, bimbingan, dan peringatan mengenai konsekuensi hukum apabila wasiat tidak dibuat sesuai ketentuan. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat, berkurangnya kemungkinan sengketa waris, serta terciptanya praktik hukum yang lebih teratur. This study explores how notaries contribute to enhancing public understanding of the legally valid procedures for drafting a will. Although the regulations governing wills are explicitly outlined in the Indonesian Civil Code, many individuals still prepare wills informally and in ways that do not comply with legal requirements. This situation stems from limited legal literacy, misunderstandings about the concept of a will, and the mistaken belief that a personal written statement is sufficient as a basis for inheritance distribution. Using a juridical-empirical approach through an examination of the Civil Code, the Notary Office Act, and interviews with Notary Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn. the study reveals that the role of notaries extends beyond formally drafting authentic deeds. Notaries also function as legal educators who provide explanations, guidance, and warnings regarding the legal consequences of drafting wills improperly. These efforts help increase public awareness, reduce the likelihood of inheritance disputes, and promote more orderly legal practices.
Copyright (c) 2025 Sy. Hilda Sopia Lianty. A, Ade Adhari https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
MODERNISASI PELAYANAN PUBLIK PERTANAHAN BERBASIS E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENGUATAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan implementasi modernisasi pelayanan pertanahan dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance sekaligus mendukung pencapaian Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta literatur mengenai reformasi tata kelola pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi berbagai media modernisasi, seperti Sentuh Tanahku, Sertipikat Elektronik (HT-el), Bhumi, Sipenta, dan Sipetik, telah meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, implementasi modernisasi ini masih menghadapi beberapa hambatan, termasuk kesenjangan literasi digital, kerentanan keamanan sistem, dan perlunya harmonisasi regulasi agar layanan dapat berjalan optimal di seluruh wilayah. Oleh karena itu, upaya optimalisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, e-government di sektor pertanahan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap penguatan prinsip good governance untuk mendukung pencapaian SDGs secara berkelanjutan, merata, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. This purpose of this research is to reflect on the implementation of land administration service modernization in strengthening the principles of good governance while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research method employed is normative juridical, with an approach to relevant statutory regulations, and literature on publik service governance reform. The results indicate that the integration of various modernization platforms, such as Sentuh Tanahku, Electronic Land Mortgage (HT-el), Bhumi, Sipenta, and Sipetik, has improved administrative efficiency, enhanced transparency, and strengthened accountability. However, the implementation of this modernization still faces several challenges, including digital literacy gaps, system security vulnerabilities, and the need for regulatory harmonization to ensure optimal service delivery across all regions. Therefore, efforts to optimize policy, enhance human resource capacity, and strengthen technological infrastructure are crucial. With these measures, e-government in the land sector can make a more significant contribution to reinforcing the principles of good governance and supporting the achievement of SDGs in a sustainable, equitable, and
Copyright (c) 2025 Arifah Mulyadina, Ratih Damayanti https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA TERTANGGUNG DALAM HAL GAGAL BAYAR
Penolakan klaim asuransi jiwa secara sepihak tanpa dasar pembuktian yang sah dapat menyebabkan tertanggung atau ahli waris kehilangan hak atas manfaat perlindungan finansial yang seharusnya diterima, sehingga menimbulkan kerugian setelah risiko yang dijamin dalam polis terjadi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung ketika klaim ditolak oleh perusahaan asuransi jiwa serta implementasi sanksi terhadap penolakan klaim secara sepihak. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan data primer dan sekunder melalui pendekatan asas hukum dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang tersedia meliputi jalur non litigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi dapat ditempuh melalui pengaduan ke OJK dan penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Mekanisme LAPS SJK mencakup mediasi yang cepat dan murah tetapi tidak mengikat tanpa akta perdamaian, serta arbitrase yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar namun putusannya bersifat mengikat. Jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Analisis terhadap implementasi sanksi menunjukkan bahwa hakim konsisten memberikan perlindungan hukum represif dengan memerintahkan pencairan klaim sebagai sanksi atas penolakan sepihak, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.G/2023, PN Stabat Nomor 40/Pdt.G/2022, dan PN Tegal Nomor 47/Pdt.G/2022. Pembayaran klaim wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, denda, atau pencabutan izin sesuai POJK Nomor 37 Tahun 2024. A unilateral rejection of a life-insurance claim without valid evidence deprives the insured or their heirs of the financial protection they are entitled to, causing losses after the insured risk occurs. This study aims to identify the legal remedies available when a life-insurance company rejects a claim and to analyze the sanctions imposed on companies that refuse to pay claims unilaterally. Using a normative-empirical method with primary and secondary data, this research applies legal-principle and case approaches. The findings show that the insured may pursue non-litigation and litigation pathways. Non-litigation options include submitting a complaint to the Financial Services Authority (OJK) and resolving disputes through LAPS SJK. Mediation offers a fast and low-cost process, although its outcome is non-binding unless formalized in a settlement deed, while arbitration is more time-consuming and costly but produces binding decisions. Litigation is conducted by filing a breach-of-contract lawsuit based on Article 1243 and Article 1338 (1) of the Civil Code. Judicial analysis shows that courts consistently protect consumers by ordering companies to pay claims as a form of sanction, as reflected in South Jakarta District Court Decision No. 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, Stabat District Court Decision No. 40/Pdt.G/2022/PN Stb, and Tegal District Court Decision No. 47/Pdt.G/2022/PN Tgl. Payments must be made within 30 days after the decision becomes final and binding. Failure to comply may result in administrative sanctions, including written warnings, business-activity restrictions, fines, or revocation of business licenses under POJK No. 37 of 2024.
Copyright (c) 2025 Regina Vianca Aurelia ES, Christine Susanti https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
INVESTMENT COURT SYSTEM: IS IT A VIABLE ALTERNATIVE FOR INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT?
Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) telah menghadapi krisis legitimasi yang berkepanjangan, dikritik karena ketidakkonsistenan, kurangnya transparansi, dan persepsi bias. Sebagai respons, Investment Court System (ICS) telah muncul sebagai model yang lebih disukai oleh Uni Eropa (UE) dalam perjanjian-perjanjian terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ICS dapat menjadi alternatif yang lebih sah dan berkelanjutan dibandingkan dengan ISDS tradisional. Dengan menggunakan metode doktrinal dan komparatif, artikel ini menganalisis teks perjanjian, praktik penegakan hukum, dan kebijakan investasi. Temuan menunjukkan bahwa ICS bersifat konstruktif dan dapat direplikasi, terutama bagi negara-negara non-UE yang berusaha menyeimbangkan perlindungan investor dengan otonomi regulasi. ICS sering dianggap sebagai perbaikan yang signifikan. Kesimpulannya, kelangsungan jangka panjangnya bergantung pada penyelesaian ketidakpastian penegakan hukum melalui mekanisme multilateral. Mengambil pelajaran dari Pasal 54 Konvensi ICSID, pengadilan nasional harus memperlakukan putusan ICS sebagai setara dengan putusan domestik yang final. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) has faced a prolonged legitimacy crisis, criticised for inconsistency, lack of transparency, and perceived bias. In response, the Investment Court System (ICS) has emerged as the preferred model by the European Union (EU) in the recent agreements. This research aims to examine whether the ICS can serve as a more legitimate and sustainable alternative to traditional ISDS. Using a doctrinal and comparative method, this article analyses treaty texts, enforcement practice, and investment policy. The findings reveal that the ICS is constructive and replicable, particularly for non-EU states that seek to strike a balance between investor protection and regulatory autonomy. The ICS is often viewed as a significant improvement. It concludes that its long-term viability depends on resolving enforcement uncertainties through a multilateral mechanism. Learning from Article 54 of the ICSID Convention, national courts must treat ICS awards as equivalent to final domestic judgments.
Copyright (c) 2025 Raymond Yehezkiel, Gatot P. Soemartono https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA LINGKUNGAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN AMERIKA SERIKAT
Gugatan class action merupakan instrumen penting dalam sistem hukum modern untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara kolektif, khususnya dalam perkara lingkungan. Artikel ini menganalisis secara komparatif perkembangan gugatan class action di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, dengan fokus pada persyaratan formil dan prosedural serta efektivitas implementasinya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji aspek-aspek hukum positif melalui pendekatan administrasi komparatif yang tidak hanya analisis hukum namun juga kajian perbandingan politik dan sejarah. Dikarenakan sumber hukum positif Di Indonesia, class action diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002, namun belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang dan belum menyediakan kerangka prosedural yang rinci seperti dalam sistem hukum Australia (Federal Court of Australia Act 1976) dan Amerika Serikat (Federal Rules of Civil Procedure Rule 23). Hasil studi menunjukkan Australia dan Amerika Serikat menerapkan mekanisme sertifikasi gugatan, sistem opt-out yang sistematis, dan pengawasan ketat terhadap distribusi ganti rugi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kejelasan prosedur, ketiadaan sertifikasi formal, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan anggota kelompok. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi class action di Indonesia melalui penguatan norma hukum, penyusunan pedoman teknis pengadilan, serta adopsi praktik terbaik dari sistem hukum perbandingan guna menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan berbasis gugatan kolektif. ABSTRACT Class action lawsuits are an important instrument in modern legal systems to provide access to justice for collectively impacted groups, particularly in environmental cases. This article comparatively analyzes the development of class action lawsuits in Indonesia, Australia, and the United States, focusing on formal and procedural requirements and the effectiveness of their implementation. This research is normative, examining aspects of positive law through a comparative administrative approach that encompasses not only legal analysis but also comparative political and historical studies. In Indonesia, class action lawsuits are regulated through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2002, but they do not yet have the force of law and do not provide a detailed procedural framework like those in the Australian legal system (Federal Court of Australia Act 1976) and the United States (Federal Rules of Civil Procedure Rule 23). The study shows that Australia and the United States implement lawsuit certification mechanisms, systematic opt-out systems, and strict oversight of compensation distribution. Indonesia still faces challenges related to procedural clarity, the lack of formal certification, and suboptimal protection of the interests of class members. Therefore, this article recommends reforming class action regulations in Indonesia by strengthening legal norms, developing technical court guidelines, and adopting best practices from comparative law systems to ensure legal certainty, efficiency, and substantive justice in collective action-based environmental dispute resolution.
Copyright (c) 2025 Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN
Penelitian ini bertujuan menjelaskan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pati dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pati yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan, sekaligus menilai apakah disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus pada putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam pertimbangan hakim pada kedua putusan terletak pada adanya proses perdamaian antara korban dan terdakwa dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pati. Secara keseluruhan, kedua putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan Aristoteles, baik dari aspek distributif maupun korektif. This research aims to explain and examine the judges’ considerations in Decision Number 1/Pid.B/2023/PN Pati and Decision Number 2/Pid.B/2023/PN Pati related to the criminal act of receiving stolen goods, as well as to assess whether the sentencing disparity in these two decisions aligns with Aristotle’s principles of justice, particularly distributive and corrective justice. This study employs a normative legal research method by integrating statutory, conceptual, and case approaches in analyzing the court decisions. The findings indicate that the main difference in the judges’ considerations between the two decisions lies in the reconciliation process between the victim and the defendant in Decision Number 1/Pid.B/2023/PN Pati. Overall, both decisions reflect Aristotle’s concept of justice, encompassing both distributive and corrective aspects.
Copyright (c) 2025 Ginta Amelia Cahya, Indung Wijayanto https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KAJIAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH RUMAH SAKIT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit dan juga sanksi hukum yang dapat diterapkan Pemerintah kepada pihak pengelola Rumah Sakit apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui pengaturan hukum terkait upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 6 (enam) tahapan yang mengatur mengenai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah rumah sakit, yaitu perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum (6P).Terkait sanksi hukum yang dapat diterapkan oleh Pemerintah kepada pihak pengelola Rumah Sakit adalah melalui sanksi hukum administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat pula sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi tersebut disesuaikan dengan tingkatan kesalahan maupun pelanggaran pencemaran lingkungannya. ABSTRACT This research aims to determine the legal regulations related to efforts to prevent environmental pollution due to hospital waste and also the legal sanctions that the Government can apply to hospital managers if environmental pollution occurs due to the waste produced. The research method used is normative legal research with a statutory approach. From the results of this research, it can be seen that legal regulations related to efforts to prevent environmental pollution due to hospital waste have been regulated in various laws and regulations, one of which is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. There are 6 (six) stages that regulate efforts to prevent environmental pollution due to hospital waste, namely planning; utilization; control; maintenance; supervision; and law enforcement (6P). Regarding legal sanctions that can be applied by the Government to Hospital management, these are through administrative legal sanctions in the form of written warnings, government coercion, freezing of environmental permits and/or environmental protection and management permits, as well as revocation of environmental permits and /or environmental protection and management permits. This is as stated in the Minister of Environment Regulation Number 2 of 2013 concerning Guidelines for Implementing Administrative Sanctions in the Field of Environmental Protection and Management. Apart from that, there are also civil sanctions and criminal sanctions. The imposition of sanctions is adjusted to the level of error or violation of environmental pollution.
Copyright (c) 2025 Gusti Ayu Arya Prima Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TRANSFORMASI MUSIK OLEH ANONIM DI MEDIA SOSIAL
Tujuan studi ini untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan bagi pemegang Hak Cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial. Studi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik yang ditransformasikan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekslusif yakni hak moral dan hak ekonomi terhadap karya ciptaanya. Sehingga pihak lain yang menggunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemegang Hak Cipta adalah perbuatan pelanggaran yang konsekusensinya dapat digugat perdata berupa ganti rugi maupun dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 99 Ayat (1) maupun sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Berkaitan dengan pencegahan pelanggaran transformasi musik oleh anonym, penting diatur ketentuan secara eksplisit mengenai pengaturan tentang mekanisme pelacakan secara digital untuk menelusuri identitas dibalik akun anonim, dalam rangka kepastian hukum perlindungan bagi pemegang hak cipta. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the legal certainty of protection for Copyright holders for anonymous music transformation on social media. This study uses a normative research method with a statue approach amd conceptual approach. The results of the study indicate that legal certainty for copyright holders for transformed musical works is regulated in Article 40 paragraph (1) letter n of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). Copyright holders have Exclusive Rights, namely moral rights and economic rights to their creative works. So that other parties who use it for commercial purposes without the permission of the Copyright holder are committing an act of violation (Article 9), the consequences of which can be sued for civil damages under Article 99 Paragraph (1) as well as subject to criminal sanctions based on Article 113 Paragraph (2) UUHC. Related to the prevention of violations of the music transformation by the anonymuos it is important to explicitly regulate provisions regarding the regulation of digital tracking mechanisms to trace the identity behind anonymous accounts, in the context of legal certainty protection for copyright holders.
Copyright (c) 2025 Ernest Delano Ernest Delano Suryapradipta, Ni Ketut Supasti Dharmawan https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENENTUAN YURISDIKSI DAN PILIHAN HUKUM DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA SENI NFT: ANALISI KOMPARATIF ANTARA PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TRADISIONAL DAN KEBUTUHAN ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk baru aset digital yang mempunyai nilai ekonomi maupun estetika yang tinggi. Kehadiran NFT ini sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru, terutama ketika muncul sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya digital yang diperdagangkan melalui berbagai platform lintas negara. Kesulitan utama yang dihadapi dalam penyelesaiannya adalah menentukan yurisdiksi yang berwenang memeriksa perkara tersebut serta menetapkan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan, mengingat sifat blockchain yang terdistribusi dan keterlibatan para pihak dari banyak negara. Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis perbandingan untuk mengkaji doktrin-doktrin Hukum Perdata Internasional (HPI), instrumen hukum internasional, pengaturan regional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta perkembangan mutakhir terkait kontrak digital. Temuan awal menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik dalam HPI—seperti lex loci contractus dan lex loci delicti—belum memadai untuk mengakomodasi karakteristik sengketa yang berkaitan dengan NFT. Oleh karena itu, penguatan asas party autonomy melalui pengaturan pilihan hukum yang lebih tegas serta pembentukan soft law internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk menyiapkan kerangka regulasi yang terintegrasi antara hukum hak cipta, regulasi perdagangan elektronik, dan prinsip HPI dalam mengantisipasi meningkatnya sengketa yang melibatkan NFT. ABSTRACT The rapid expansion of blockchain technology has given rise to Non-Fungible Tokens (NFTs), a new category of digital assets that carry substantial artistic and economic value. Their emergence has simultaneously introduced novel legal issues, particularly when disputes arise over alleged copyright violations involving digital works traded across international online platforms. One of the core challenges is determining the competent forum and identifying the applicable law, as blockchain operates on a decentralized infrastructure and the parties involved frequently originate from multiple jurisdictions. This study employs a normative legal research method supported by a comparative analysis to examine key doctrines of Private International Law (PIL), relevant global legal instruments, regional regulations in jurisdictions such as the European Union and the United States, and current developments in digital contracting. The preliminary findings indicate that traditional PIL principles—including lex loci contractus and lex loci delicti—are insufficient to adequately address the complexities inherent in NFT-related disputes. Strengthening party autonomy through clearer choice-of-law provisions and developing more flexible international soft law instruments are essential. The study further recommends that Indonesia build a coherent and harmonized regulatory framework that aligns copyright law, electronic commerce rules, and fundamental PIL principles to better prepare for potential NFT disputesIndonesia to anticipate NFT disputes by harmonizing copyright law, electronic commerce regulations, and PIL principles.
Copyright (c) 2025 komang Widiana Purnawan, Ida bagus Erwin Ranawijaya https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENYELESAIAN MASALAH KETERSINGGUNGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENYALAHGUNAAN DISKRESI PEJABAT PUBLIK
Penanganan penyalahgunaan diskresi oleh pejabat publik berada diantara dua lapangan hukum, yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan diskresi terjadi karena tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan sewenang-wenang. Sementara dalam hukum pidana penyalahgunaan diskresi tergolong pada penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi atas persinggungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur sanksi yang cukup komprehensif terhadap penyalahgunaan diskresi, termasuk sanksi administratif, ganti rugi dan penggantian kerugian negara serta memberikan kewenangan absolut penilaian penyalahgunaan kewenangan pada pengadilan tata usaha negara. Kedua, kedudukan mekanisme administratif sebagai primum remidium dan mekanisme pidana sebagai ultimum remidium ditegaskan melalui penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. ABSTRACT The abuse of discretion by public officials intersects administrative and criminal law. In administrative law, it arises from actions that exceed, conflate, or misuse authority. Meanwhile, in criminal law, abuse of discretion falls under abuse of power that causes state financial losses. This study aims to find a solution to this overlap. It employs normative legal research methods with statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings of this study conclude, first, that Law Number 30 of 2014 provides comprehensive sanctions for abuse of discretion, including administrative sanctions, compensation, and restitution of state losses, and grants absolute authority to the administrative court to assess abuse of power. Second, the position of the administrative mechanism as primum remedium and the criminal mechanism as ultimum remedium is affirmed through the constitutional interpretation of the Constitutional Court in Decision Number 25/PUU-XIV/2016.
Copyright (c) 2025 I Putu Gede Putra Sentana, Sagung Putri M.E Purwani, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
REKONSTRUKSI NORMA KEWENANGAN KOREKTIF MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kriteria yuridis pelanggaran yang serius dan mekanisme pembuktian unsur secara sengaja dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) terkait kewenangan korektif Menteri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Pasal 81 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewenangan pusat-daerah. Studi ini menemukan bahwa kriteria pelanggaran serius harus dibatasi secara limitatif pada dampak lintas batas dan kerusakan ireversibel. Selain itu, unsur kesengajaan Pemerintah Daerah tidak dapat dibuktikan dengan pendekatan pidana, melainkan harus melalui pendekatan administratif berupa pengabaian terhadap surat peringatan bertingkat. Rekonstruksi norma ini penting untuk harmonisasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the juridical criteria of "serious violations" and the mechanism for proving the "intentional" element in Article 81 of Law Number 32 of 2009 (UU PPLH) regarding the Minister's corrective authority. This study uses a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. The study shows that there is a vague norm in Article 81 which has the potential to cause legal uncertainty and disputes over central-regional authority. This study found that the criteria for "serious violations" must be limited to transboundary impacts and irreversible damage. In addition, the element of "intention" of the Regional Government cannot be proven by a criminal approach, but must be through an administrative approach in the form of ignoring multi-level warning letters. This reconstruction of norms is important for the harmonization of environmental law enforcement in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Ketut Krisna Hari Bagaskara P., I Nengah Nuarta https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM DIGITALISASI KETERANGAN PARA PIHAK SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEPEMILIKAN MANFAAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pendaftaran, permohonan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, menilai efektivitas penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer Due Diligence (CDD), serta merumuskan urgensi digitalisasi dokumen pemilik manfaat sebagai upaya hukum preventif yang didukung oleh sanksi sebagai ultimum remedium. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sebagai gatekeeper sangat penting dalam menjamin transparansi kepemilikan manfaat, namun masih menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat potensi pemalsuan data oleh pengguna jasa dan keterbukaan akses AHU Online bagi masyarakat umum. Penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD belum efektif karena hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dan tidak terintegrasi secara digital dalam sistem AHU Online. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi dokumen pemilik manfaat dengan mekanisme unggah dalam AHU Online guna memperkuat verifikasi berlapis serta pengaturan sanksi yang tegas sebagai upaya represif untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kejahatan korporasi. This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for the registration, application, amendment, and updating of beneficial owner data in limited liability companies; to examine the role and legal responsibility of notaries in applying the principle of recognizing beneficial owners; to assess the effectiveness of beneficial owner statements and Customer Due Diligence (CDD) forms as preventive instruments; and to formulate the urgency of digitalizing beneficial ownership documents as a preventive legal measure supported by sanctions as an ultimum remedium. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative prescriptive analysis. The findings indicate that notaries function as essential gatekeepers in ensuring beneficial ownership transparency but face significant legal risks due to the potential falsification of data by service users and the open access to AHU Online by the general public. The use of beneficial owner statements and CDD forms remains ineffective, as they primarily serve as administrative formalities and are not digitally integrated into the AHU Online system. Therefore, the digitalization and mandatory uploading of beneficial ownership documents into AHU Online are necessary to strengthen layered verification mechanisms, accompanied by firm sanctions as a repressive legal measure to ensure legal certainty and prevent corporate crime.
Copyright (c) 2025 Darren Roberto Alexander https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPTD PPA KOTA DENPASAR
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak kekerasan seksual pada anak dan mengapa pendampingan oleh UPTD PPA Kota Denpasar sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan. UPTD PPA Kota Denpasar telah meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual anak, berfokus pada perlindungan dan psikososial dari tahap awal hingga rujukan ke ahli. Metode penelitian ini bersifat empiris yang mengamati fenomena di kehidupan nyata dan berfokus pada individu dalam konteks sosial masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual (mempertimbangkan doktrin yang ada) dan pendekatan fakta (untuk memahami fakta sosial di masyarakat terkait masalah ini). Dalam kesimpulannya, kekerasan seksual menyebabkan anak sebagai korban membutuhkan pendampingan yag tepat melalui mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, UPTD PPA Kota Denpasar berupaya memberikan pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu anak-anak untuk pulih dari trauma yang dialami. ABSTRACT The research identifies the impact of sexual violence on children and highlights why support from the Denpasar City by the UPTD PPA is crucial for their protection. The Denpasar City UPTD PPA has enchanced its approach to child sexual violence cases, emphasizing protection and psychosocial support from initial stages through to expert referrals. The study employs an empirical research method, observing real life phenomena and focusing on individuals within their socia context. This article integrates both a conceptual approach (considering existing doctrines) and a factual approach (to understand social realities related to this issue). In conclusion, sexual violence necessitates that child victims receive appropriate support through effective recovery mechanisms. Consequently, the Denpasar City UPTD PPA strives to provide legal and psychological assistance to help children recover from the trauma they experience.
Copyright (c) 2025 I Made Sila Arta Putra, Kadek Agus Sudiarawan https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA PENDAFTARAN MEREK DAGANG SUATU WARALABA DI INDONESIA
Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta peluang dan hambatan dalam penerapan teknologi blockchain pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pengguna teknologi blockchain yang diberikan oleh pemerintah dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE. Penerapan blockchain dinilai dapat meningkatkan perlindungan atas kepemilikan merek dagang karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendaftaran melalui laman DJKI. Teknologi blockchain dapat menyimpan data secara terdistribusi dengan memanfaatkan algoritma konsensus dan enkripsi data, sehingga memiliki akuntabilitas tinggi, aman, transparansi, serta setiap transaksi akan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Negara memberi peluang untuk menerapkan teknologi blockchain dalam pendaftaran hak atas merekmenyediakan atau mengoperasikan sistem elektronik dengan persyaratan tertentu. Adapula hambatan dalam penerapan teknologi blockchain yaitu belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknologi blockchain baik regulasi secara umum atau khusus untuk kekayaan intelektual. Selain itu pemerintah harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai apabila ingin menerapkan teknologi blockchain, juga diperlukan sosialisasi mengenai cara kerja blockchain agar institusi atau instansi telah sepenuhnya memahami potensi dan cara kerja blockchain. ABSTRACT This study analyses legal protection, opportunities and obstacles in implementing blockchain technology for franchise trademark registration. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that legal protection for blockchain technology users provided by the government can refer to provisions contained in the Job Creation Law, Trademark and Geographical Indications Law, and Electronic Information and Transactions Law. The implementation of blockchain is considered to increase protection of trademark ownership because it has advantages compared to registration through the DJKI website. Blockchain technology can store data in a distributed manner by utilizing consensus algorithms and data encryption, thus achieving high accountability, security, transparency, and every transaction will be recorded permanently and cannot be changed. The state provides opportunities to implement blockchain technology in trademark registration, providing or operating electronic systems with certain requirements. There are also obstacles in the implementation of blockchain technology, namely the lack of legislation governing blockchain technology, either general regulations or specifically for intellectual property. Furthermore, the government must have adequate technological infrastructure if it wishes to implement blockchain technology, and socialization is also needed regarding how blockchain works so that institutions or agencies fully understand the potential and how blockchain works.
Copyright (c) 2025 Ningrum Sekartanjung Pratiwi, Albertus Sentot Sudharwanto, Erna Dyah Kusumawati https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN URGENSI KEHADIRAN TERDAKWA
Artikel ini dibuat dengan maksud untuk memberikan analisis tentang eksistensi pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan secara in absentia yang dikaitkan dengan hakikat pentingnya seorang terdakwa untuk datang dalam proses persidangan. Metode hukum normatif yang mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini untuk mengkaji permasalahan hukum dalam jurnal ini. Adapun hasil yang didapatkan pada penulisan ini, bahwa pengaturan terkait pemeriksaan serta putusan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) pada tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU PTPK (lex specialis) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 196 ayat (1) KUHAP (lex generalis). Terkait urgensi kehadiran terdakwa dalam proses persidangan merupakan ruang bagi terdakwa itu sendiri yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dalam membela dirinya, hak benda, hak kebebasan, serta kehormatannya. Pada hakikatnya, ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan itu tidak melanggar hak dari terdakwa. Hal ini dikaitkan dengan dampak yang disebabkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional dan kerugian keuangan negara. Selain itu, pada tahap pengimplementasiannya proses peradilan in absentia ini hanya dapat diberlakukan pada saat terdakwa sudah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pengadilan, sebaliknya memilih untuk tidak datang dalam proses persidangan tersebut dengan tidak memberikan alasan yang sah. Dengan kata lain, terdakwa telah menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. ABSTRACT This article was written with a purpose of presenting an analysis about the existence of investigation and decision arrangements that are related to the defendant's absence during the trial process. The normative legal method, which refers to the statutory regulatory approach, was used to write this journal in order to examine legal concerns in this journal. According to the analysis of this writing, the arrangements for investigation and decision that carried out in the absence of the defendant (in absentia) in criminal acts of corruption are regulated in Article 38 section (1) of the PTPK Law (lex specialis), which is a further elaboration of Article 196 section (1) of the Criminal Procedure Code (lex generalis). Then, in the context of the defendant's importance in the trial process, it provides a space for the defendant as a human being created by God with the right to defend himself, property rights, freedom, and honor. In actuality, a trial in absentia does not violate the defendant's rights, rather it has relation to the impact of the defendant's illegal behavior, which can affect state finances and slow down national progress. Aside from that, at the implementation stage, the trial in absentia can only take place once the summons process has been lawfully completed by the court, but he decides not to attend the trial without a sufficient reason. In another word, the defendant lost the opportunity for proving his innocence.
Copyright (c) 2025 Ida Ayu Komang Reika Anggraini, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PENGATURAN PEMBERIAN ROYALTI LAGU DALAM BENTUK PEMAKAIAN LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu dalam hak hak ekonomi mereka, serta mengidentifikasi solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan tersebut di Indonesia, khususnya dalam konteks pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta dalam layanan publik komersial. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, peran Lembaga Manajemen Kolektif, serta praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan normatif, analisis ini diinginkan dapat memperoleh hasil yang dapat membantu menyempurnakan mekanisme pembayaran royalti yang adil dan transparan bagi para pencipta lagu di Indonesia ABSTRACT This study aims to assess the efficacy of legal protection afforded to song creators in respect of their economic rights, and to identify efficacious solutions to enhance such protection in Indonesia, particularly in the context of royalty payments for the utilization of copyrighted works in commercial public services. This research will conduct an in-depth examination of the pertinent laws and regulations, the role of Collective Management Organizations, and the prevailing practices in the field. By adopting a normative approach, this analysis seeks to generate findings that can contribute to the refinement of a fair and transparent royalty payment mechanism for song creators in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Komang Anindya Putri Maharani, I Made Dwi Dimas Mahendrayana https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
PERSPEKTIF GENDER: MENYOROTI PERKAWINAN DENGAN KERIS MASYARAKAT ADAT BALI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma konflik antara pengaturan perkawinan dalam hukum nasional dengan perkawinan dalam hukum adat Bali. Berlandaskan banyaknya pasal yang masih bias gender dan patriarki, misalnya di syarat poligami, syarat umur, kedudukan suami dan istri, penelitian difokuskan pada perspektif gender, ketidakadilan yang ditempuh oleh perempuan akibat dari konflik norma. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat setempat yang telah lama berlangsung tidak dapat dipungkiri dengan mudah. Dalam konteks bahwa perkawinan dengan simbol keris yang meskipun tidak sesuai dengan hukum nasional, tetap lumrah dilakukan masyarakat di Bali dan tetap sah sesuai dengan teori keberlakuan hukum. ABSTRACT This study aims to analyze the conflict of norms between marriage regulations in national law and marriage in Balinese customary law. Based on the numerous articles that are still gender-biased and patriarchal, for example regarding polygamy requirements, age requirements, and the positions of husband and wife, the study focuses on a gender perspective, especially the injustice experienced by women due to norm conflicts. This research uses a normative juridical method with legislative, case, and conceptual approaches. The results of this study show that the long-standing customs of the local community cannot be easily denied. In the context of marriage with the keris symbol, although it does not align with national law, it is still commonly practiced by the Balinese community and remains valid according to the theory of legal effectiveness.
Copyright (c) 2025 Nyoman Ayu Prabasari Danindra, Anak Agung Ari Atu Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
KONSTITUSIONALISME JUS COGENS DAN ERGA OMNES: GUARDIAN OF HUMANITY ATAS ANCAMAN SENJATA NUKLIR
Dunia mengukir sejarah kelam senjata nuklir dari abu Hiroshima dan Nagasaki, sebuah luka yang melahirkan ide tentang konstitusionalisme dalam hal kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan konstitusionalisasi larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai norma jus cogens serta merumuskan strategi harmonisasinya dengan kedaulatan negara. Melalui metode penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama berakar pada sikap pasif ICJ dan absennya larangan nuklir dalam Draft Conclusions ILC 2022, serta legitimasi kepemilikan senjata nuklir dalam rezim Non-Proliferation Treaty 1970 (“NPT”) yang membiarkan celah bagi ego kedaulatan untuk memiliki dan berpotensi menggunakan senjata nuklir. Temuan penelitian menegaskan bahwa kedaulatan harus tunduk pada supremasi jus cogens sebagai konstitusi internasional yang berimplikasi pada gugurnya imunitas negara, imunitas pejabat, hingga doktrin persistent objector. Sebagai strategi harmonisasi, penelitian ini menawarkan paradigma kedaulatan yang bertanggung jawab: menetapkan larangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir sebagai jus cogens guna membatalkan legitimasi NPT, memperluas yurisdiksi ICC terhadap aktor non-negara, serta mengadopsi kewajiban erga omnes ke dalam konstitusi nasional. Pada akhirnya, kedaulatan kehilangan maknanya di hadapan hostis humani generis; status di mana pelanggar norma jus cogens menjadi musuh bersama umat manusia. ABSTRACT The world etched a dark nuclear weapon history from the ashes of Hiroshima and Nagasaki, a wound that gave rise to the idea of humanitarian constitutionalism. This research aims to analyze the challenges of constitutionalizing the prohibition on the possession and use of nuclear weapons as a jus cogens norm and to formulate a harmonization strategy with state sovereignty. Through doctrinal legal research, this study finds that the primary challenges stem from the ICJ's passivity and the absence of a nuclear prohibition in the ILC’s 2022 Draft Conclusions, as well as the legitimacy of nuclear possession within the Non-Proliferation Treaty 1970 (“NPT”) regime, which leaves a loophole for sovereign ego to possess and potentially utilize nuclear weapons. The findings emphasize that sovereignty must be subordinate to the supremacy of jus cogens as an international constitution, implying the nullification of state immunity, personal immunity of officials, and the persistent objector doctrine in the event of a violation. As a harmonization strategy, this research offers a paradigm of responsible sovereignty: establishing a nuclear weapon possession and utilization prohibition as a jus cogens norm to invalidate NPT legitimacy, expanding ICC jurisdiction to include non-state actors, and internalizing erga omnes obligations into national constitutions. Ultimately, sovereignty loses its meaning in the face of hostis humani generis; a status where violators of jus cogens norms become the common enemies of all mankind.
Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Copyright (c) 2025 Carmelita Vondra Wijaya, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0