TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar normatif, ketentuan perundang-undangan, serta konstruksi yuridis terkait wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah. Metodologi yang diterapkan berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana proses analisis dilakukan melalui penelaahan dan penafsiran terhadap norma-norma hukum positif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan PPJB tanah di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur keabsahan perjanjian serta mekanisme pengalihan hak atas tanah. Selain itu, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Tanah yang menjadi objek transaksi wajib didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dalam kondisi bebas sengketa agar proses pengalihan hak dapat diakui secara legal. Penelitian ini juga menyoroti bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik PPJB, seperti keterlambatan pembayaran, tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan objek, serta tidak dilaksanakannya pengurusan sertifikat. Implikasi hukum dari wanprestasi tersebut dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ABSTRACT

This study seeks to explore the foundational legal principles, statutory regulations, and the doctrinal framework underlying the execution of land Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in Indonesia. Employing a qualitative method with a normative legal research approach, the analysis is conducted through the identification and interpretation of applicable legal norms. The findings indicate that the implementation of land PPJB is governed by the Indonesian Civil Code and the Agrarian Law, which establish the legal requirements for a valid agreement and the procedures for the transfer of land rights. Furthermore, Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration plays a crucial role in ensuring legal certainty. For a land transaction to be legally enforceable, the property must be registered with the National Land Agency (BPN) and must be free from any legal disputes. This study also highlights common forms of breach of contract in PPJB practices, such as delayed payments, failure to transfer the property, and عدم completion of certificate administration. The legal consequences of such breaches may include contract termination, compensation claims, and dispute resolution through litigation or alternative dispute resolution mechanisms in accordance with applicable laws.