PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BURUK

Abstract

Postnuptial agreement merupakan perjanjian mengenai pemisahan harta yang disusun setelah ikatan perkawinan berjalan dan diperbolehkan dalam tata hukum Indonesia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, dalam praktiknya perjanjian tersebut dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas postnuptial agreement yang dibuat atau digunakan dengan itikad buruk.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postnuptial agreement sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi, apabila digunakan untuk mengurangi hak kreditor atas harta debitur, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dan dapat merugikan pihak ketiga. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dilakukan melalui penerapan asas itikad baik, larangan sebab yang tidak halal, serta pertimbangan hakim terhadap tujuan dan akibat hukum perjanjian.

A postnuptial agreement is an agreement regarding the separation of assets drawn up after the marriage bond has been established and is permitted in Indonesian law following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. However, in practice, such agreements can be misused to avoid legal responsibility towards third parties, especially creditors. This study aims to analyze the legal protection for third parties regarding postnuptial agreements made or used in bad faith. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that postnuptial agreements are valid as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code and are implemented in good faith. However, if they are used to reduce the creditor's rights over the debtor's assets, then the agreement is contrary to the principle of good faith and can be detrimental to third parties. Legal protection for third parties is carried out through the application of the principle of good faith, the prohibition of unlawful causes, and the judge's consideration of the objectives and legal consequences of the agreement.