ANALISIS HUKUM KETERLAMBATAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Abstract

Banyaknya keluhan terkait keterlambatan penerbitan sertipikat hak atas tanah, terutama dalam proses peralihan hak di masyarakat Kabupaten Klaten, menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan serta dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan sertipikat tanah serta dampak yang muncul akibat keterlambatan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi agraria serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara bersama pihak Kantor Pertanahan dan mengacu pada Keputusan Menteri ATR/BPN No. 440/Sk-Hr.02/III/2023 tentang Tujuh Layanan Prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan birokrasi dan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pembenahan prosedur pengurusan sertipikat oleh pegawai BPN.

Numerous complaints regarding delays in the issuance of land ownership certificates, particularly in the transfer of land rights within the community of Klaten Regency, form the background of this study. The main issues examined concern the factors causing these delays and the resulting impacts. This research aims to analyze the factors contributing to delays in land certificate issuance and the consequences arising from such delays. The study is expected to provide theoretical contributions to agrarian studies and serve as a reference for government policy. An empirical juridical method with a qualitative approach was employed, with data collected through observation and interviews with officials of the Land Office, as well as analysis of the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) No. 440/Sk-Hr.02/III/2023 on the Seven Priority Services. The findings show that delays are caused by internal and external factors and lead to legal, social, and economic impacts.