PENGATURAN BENTUK DAN KUALIFIKASI WANPRESTASI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk dan kualifikasi wanprestasi yang timbul akibat ketidaksesuaian objek tanah dalam perjanjian jual beli, serta akibat hukum yang muncul terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian objek tanah—baik terkait luas, batas, maupun status hukumnya—merupakan pelanggaran terhadap kewajiban penjual yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penjual yang lalai atau beritikad buruk dapat dikenai tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan asas itikad baik dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian jual beli tanah, guna memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari.

This study examines the forms and qualifications of breach of contract arising from non-conformity of the land object in a sale and purchase agreement, as well as the resulting legal consequences for the parties. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, focusing on the analysis of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results indicate that non-conformity of the land object—whether related to its area, boundaries, or legal status—constitutes a violation of the seller's obligations and can be categorized as breach of contract. Negligent or bad-faith sellers can be subject to legal liability in the form of performance, compensation, or cancellation of the agreement, as stipulated in Article 1243 of the Civil Code. This study also emphasizes the importance of implementing the principles of good faith and legal certainty in every land sale and purchase agreement to provide legal protection for buyers and prevent future land disputes.