EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KOMPILASI PASAL 2 KUHP NASIONAL

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai perubahan paradigmatik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pengakuan ini membuka ruang integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari agenda dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut menimbulkan problematika konseptual dan praktis terkait asas legalitas, kepastian hukum, serta konsistensi dengan prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan konseptual, serta bertumpu pada teori living law. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional bersifat kondisional dan menempatkan pidana adat dalam posisi subordinatif melalui mekanisme positivisasi hukum adat dalam peraturan daerah. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi karakter pidana adat sebagai living law yang dinamis dan kontekstual, sekaligus menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan pelebaran diskresi aparat penegak hukum. Selain itu, relasi pidana adat dengan hak asasi manusia menunjukkan adanya ketegangan antara pluralisme hukum dan universalitas HAM. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif dan kebijakan turunan yang komprehensif untuk mengatur batasan penerapan pidana adat, standar pembuktian keberlakuan living law, serta mekanisme pengawasan berbasis konstitusionalisme dan HAM, agar pengakuan pidana adat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code marks a paradigmatic change in the Indonesian criminal law system, especially through the recognition of living law as stipulated in Article 2 of the National Criminal Code. This recognition opens up space for the integration of customary criminal law into the national criminal law system as part of the agenda of decolonization, harmonization, and democratization of criminal law. However, this normative recognition raises conceptual and practical problems related to the principles of legality, legal certainty, and consistency with the principles of constitutionalism and human rights. This article aims to analyze the existence and position of customary criminal law in the Indonesian criminal law system after the enactment of the National Criminal Code, using normative and conceptual juridical law research methods, and relying on living law theory. The results of the study show that the recognition of customary crimes in Article 2 of the National Criminal Code is conditional and places customary crimes in a subordinate position through the mechanism of positivization of customary laws in regional regulations. This condition has the potential to reduce the character of customary crime as a dynamic and contextual living law, while at the same time raising the risk of legal uncertainty, criminal disparities, and widening the discretion of law enforcement officials. In addition, the relationship between customary criminal law and human rights.