QUO VADIS KEUANGAN BUMN: ANALISIS KONFLIK NORMA DAN RISIKO KORUPSI

Abstract

Perubahan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui UU No 16 Thn 2025 memunculkan problem yuridis ketika dikaitkan dengan rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 4B menempatkan keuntungan maupun kerugian BUMN sebagai konsekuensi korporasi, sementara UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memandang kekayaan negara yang dipisahkan termasuk yang dikelola BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Perbedaan orientasi normatif tersebut menimbulkan ambiguitas dalam menentukan batas antara risiko bisnis dan kerugian negara dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan menelaah konsistensi dan koherensi kedua rezim hukum tersebut dalam perspektif prinsip hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menunjukkan adanya ketegangan antara logika hukum korporasi dan logika hukum pidana korupsi, khususnya dalam penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap direksi BUMN. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan standar pertanggungjawaban dan berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali formulasi norma serta penyelarasan interpretasi konstitusional agar tercapai keseimbangan antara perlindungan pengelolaan usaha dan komitmen pemberantasan korupsi.

The amendment to the regulatory framework governing State-Owned Enterprises (SOEs) through Law Number 16 of 2025 introduces significant juridical implications when examined in relation to Indonesia’s anti-corruption regime. Article 4B classifies corporate profits and losses of SOEs as internal corporate matters. In contrast, the Anti-Corruption Law maintains a broad conception of state finances, encompassing separated state assets, including those managed by SOEs. This normative divergence creates ambiguity in distinguishing legitimate business risk from state financial loss within corruption prosecutions. This research aims to assess the coherence between these regulatory frameworks and their compatibility with constitutional principles as interpreted by the Constitutional Court. Employing normative legal research, this study applies statute, conceptual, and case approaches to evaluate doctrinal consistency and legal reasoning. The analysis identifies structural tension between corporate governance logic and anti-corruption enforcement, particularly concerning the application of the Business Judgment Rule to SOE directors. Such inconsistency affects legal certainty and complicates the determination of criminal liability standards. The study concludes that regulatory harmonization and clearer constitutional interpretation are required to balance managerial protection in business decision-making with the imperative of effective corruption eradication.