EKSISTENSI SURAT REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI OBJEK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis eksistensi surat rekomendasi ORI dalam ruang lingkup sistem hukum positif di Indonesia dan kedudukan serta konsekuensi yuridis surat rekomendasi ORI sebagai objek KTUN. Tulisan ini tergolong penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa SRO secara hukum positif diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 dan PO. Dalam dasar hukum positif tersebut ditemukan kesesuaian sifat SRO dengan KTUN yang berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Namun, konsekuensi hukum yang timbul adalah sulit untuk dilakukan pengujian atau penegakan hukum di PTUN karena terhalang Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008.

The purpose of this research is to analyze the existence of ORI recommendation letters within the scope of the positive legal system in Indonesia and the position and juridical consequences of ORI recommendation letters as objects of KTUN. This paper is classified as normative legal research conducted using a conceptual approach and legislation. This research concludes that the SRO in positive law is regulated in Law No. 37 of 2008 and PO. In the positive legal basis, it is found that the nature of the SRO is consistent with the KTUN based on Article 87 of Law No. 30 of 2014. However, the legal consequence that arises is that it is difficult to conduct testing or enforcement at the State Administrative Court because it is hindered by Article 10 of Law No. 37 of 2008.