LEGALITAS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN MINI EXPOSE PADA PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING

Abstract

Mini Expose selama ini dikenal sebagai mekanisme Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam proses Initial Public Offering (IPO). Namun, pada IPO PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk tahun 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyelenggarakan Mini Expose meskipun belum terdapat dasar hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme tersebut. Praktik ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan OJK, pembagian fungsi dengan BEI, serta perlindungan hukum terhadap emiten terkait kepastian prosedur dan batas pemeriksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kemudian dianalisis melalui pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mini Expose oleh OJK dalam proses IPO pada prinsipnya dapat dilaksanakan secara hukum sebagai instrumen pengawasan preventif dalam proses IPO, namun diperlukan pengaturan yang lebih jelas Mini Expose sebagai tahapan wajib dalam proses IPO dan untuk membedakan fungsi Mini Expose oleh BEI secara tegas, yang mana OJK berfokus pada pemenuhan ketentuan pasar modal sebelum Pernyataan Efektif, sedangkan BEI berfokus pada kesiapan perusahaan sebelum pencatatan saham. Perlindungan hukum terhadap emiten diwujudkan melalui kejelasan dasar dan prosedur pelaksanaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta hak dan kewajiban emiten, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum, dan memastikan pelaksanaan Mini Expose secara transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Mini Expose has been recognized as a mechanism used by the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the Initial Public Offering (IPO) process. However, during the 2026 IPO of PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk, the Financial Services Authority (OJK) also conducted a Mini Expose, despite the absence of an explicit legal basis governing the mechanism. This practice raises legal issues concerning OJK's authority, the division of functions between OJK and IDX, and the legal protection afforded to issuers regarding procedural certainty and the scope of OJK's examination. This study employs normative legal research with a prescriptive specification, using primary, secondary, and non-legal materials through statutory, case, and conceptual approaches, which are analyzed by examining legal materials relevant to the research issues. The findings of this study indicate that the Mini Expose conducted by the OJK in the IPO process may, in principle, be legally implemented as a preventive supervisory instrument. However, clearer regulation is required to establish the Mini Expose as a mandatory stage in the IPO process and to distinguish it from the IDX Mini Expose, with OJK focusing on compliance with capital market regulations before the Effective Statement and IDX focusing on the company’s readiness for share listing. Legal protection for issuers is ensured through clarity regarding the legal basis, implementation procedures, scope of examination, and issuers’ rights and obligations. Accordingly, clearer regulation is necessary to ensure legal certainty and guarantee that the Mini Expose is conducted in a transparent, proportionate, and non-discriminatory manner.