POLITIK HUKUM SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 46/2025) menandai perubahan penting dalam tata kelola pengadaan dengan menekankan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip serta ruang lingkup sanksi administratif, dan menganalisis arah politik hukum yang melandasi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi kunci dan literatur hukum untuk mengkaji struktur hukum serta relevansi penerapan sanksi administratif dalam mencegah penyimpangan prosedur pengadaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perpres 46/2025 mengedepankan model penegakan hukum yang bertahap, dengan sanksi administratif ditempatkan sebagai instrumen awal yang responsif dan proporsional sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas pengawas internal dalam menerapkan mekanisme sanksi secara adil dan transparan. Temuan ini menegaskan perlunya keselarasan antara desain regulasi dengan realitas kelembagaan agar tujuan penegakan integritas pengadaan dapat tercapai secara sistemik.

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 46 of 2025 on Government Procurement of Goods and Services (hereinafter referred to as Presidential Regulation 46/2025) signifies an important shift in procurement governance by emphasizing administrative sanctions as the primary instrument of legal enforcement. This article aims to identify the principles and scope of administrative sanctions and to analyze the legal policy direction underpinning their regulation. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The analysis draws upon key regulatory instruments and legal literature to examine the legal structure and the relevance of administrative sanctions in preventing procedural deviations within procurement processes. The findings demonstrate that Presidential Regulation 46/2025 advances a gradual enforcement model, positioning administrative sanctions as an initial, responsive, and proportionate mechanism prior to the imposition of criminal sanctions. Nevertheless, its effectiveness remains highly dependent on consistent implementation and the institutional capacity of internal oversight bodies to apply sanction mechanisms fairly and transparently. These findings underscore the need for alignment between regulatory design and institutional realities to ensure that the objective of strengthening procurement integrity can be systematically achieved.