DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEABSAHAN KUASA MUTLAK DALAM JUAL-BELI TANAH

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari tujuan hukum yang fundamental untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian. Salah satu indikator kepastian hukum adalah konsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa yang berhubungan dengan penggunaan kuasa mutlak dalam perjanjian jual-beli tanah. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa mengenai disparitas pertimbangan hakim mengenai keabsahan penggunaan kuasa mutlak dalam perkara berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 679/Pdt.G/2021/Pn Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/Pdt/2022/Pt Dps & Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/Pn Dpu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 130/Pdt/2019/Pt Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum preskriptif menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pandangan mengenai keabsahan penggunaan kuasa mutlak dalam jual-beli tanah masih mengandung disparitas yang tercermin dalam putusan pengadilan pada kedua perkara tersebut, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 679/Pdt.G/2021/Pn Dps Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/Pdt/2022/Pt Dps berpandangan bahwa pemberian kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali adalah sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sepanjang perjanjian yang menjadi dasar dari pemberian kuasa tersebut mempunyai alas hukum yang sah, sementara Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/Pn Dpu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 130/Pdt/2019/Pt Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615K/Pdt/2020 berpandangan bahwa penggunaan kuasa menjual dalam perkara tersebut tidak sah karena pada hakikatnya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah pinjam meminjam dengan jaminan, sehingga dianggap bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3309K/Pdt/1985 tanggal 29 Juli 1987.

Legal certainty is one of the basic values ​​of the fundamental purpose of law to protect the interests of the parties in the agreement. One of the indicators of legal certainty is consistency of the application of law by judges in resolving disputes, including disputes related to the use of absolute power of attorney in land sale and purchase agreements. In this study, the author analyzes the disparity of judge's considerations regarding the validity of the use of absolute power of attorney in cases of Denpassar District Court Decision Number 679/Pdt.G/2021/Pn Dps Jo. Denpassar High Court Decision Number 30/Pdt/2022/Pt Dps & Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/Pn Dpu Jo. Mataram High Court Decision Number 130/Pdt/2019/PT Mtr Jo. Supreme Court Decision Number 1615 K/Pdt/2020. This research is prescriptive legal research using conceptual approach, case approach, and statute approach. The result of this study is considerations regarding the validity of absolute power of attorney in land sale and purchase still contain disparities reflected in the court decisions in both cases, where in the Denpassar District Court Decision Number 679/Pdt.G/2021/Pn.Dps Jo. Denpassar High Court Decision Number 30/Pdt/2022/Pt.Dps is of the view that the granting of absolute power of attorney that cannot be revoked is valid based on the principle of freedom of contract as long as the basis agreement of the granting of the power of attorney has a valid legal basis, while the Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/Pn.Dpu Jo. Mataram High Court Decision Number 130/Pdt/2019/Pt.Mtr Jo. Supreme Court Decision Number 1615K/Pdt/2020 is of the view that the use of the absolute power of attorney in this case is invalid because in essence the legal relationship that occurs between the parties is a loan with collateral, so it is considered contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of