KEABSAHAN AKTA SEWA BELI YANG MENGANDUNG DOMINASI KEHENDAK SALAH SATU PIHAK

Abstract

Studi ini bertujuan merumuskan tolok ukur klausul dominasi kehendak dalam perjanjian sewa beli, menjelaskan akibat hukumnya, dan menganalisis peran Notaris dalam menghasilkan akta yang memberi kepastian hukum secara adil. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Pdt/2020, Nomor 931 K/Pdt/2019, dan Nomor 1241 K/Pid/1986 beserta putusan yang berkaitan. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara preskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa dominasi kehendak harus dinilai pada tahap pembentukan, substansi, dan pelaksanaan perjanjian. Indikatornya mencakup tidak adanya pilihan yang bermakna, pembagian risiko sepihak, sanksi kumulatif yang tidak proporsional, penguasaan kembali objek tanpa prosedur hukum, penghangusan pembayaran tanpa perhitungan, serta pembatasan upaya hukum. Dominasi tidak serta-merta menyebabkan seluruh perjanjian batal demi hukum. Akibat tersebut bergantung pada syarat keabsahan yang dilanggar: cacat pada syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif atau larangan klausula baku dapat mengakibatkan kebatalan demi hukum atau tidak mengikatnya klausul. Notaris menjalankan fungsi preventif melalui verifikasi, penyuluhan hukum, pengujian proporsionalitas klausul, pembacaan substantif, dokumentasi persetujuan, dan penolakan terhadap klausul yang bertentangan dengan hukum.

This study aims to formulate criteria for identifying domination-of-will clauses in hire-purchase agreements, explain their legal consequences, and analyze the Notary's role in producing deeds that provide just legal certainty. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches to Supreme Court Decisions Number 480 K/Pdt/2020, Number 931 K/Pdt/2019, and Number 1241 K/Pid/1986, along with related judgments. Primary and secondary legal materials were collected through document study and analyzed prescriptively. The study finds that domination of will must be assessed at the formation, substantive, and performance stages of an agreement. Its indicators include the absence of meaningful choice, unilateral risk allocation, disproportionate cumulative sanctions, repossession without lawful procedure, forfeiture of payments without accounting, and restrictions on legal remedies. Domination does not automatically render the entire agreement null and void. Its consequence depends on the validity requirement that is breached: a defect in a subjective requirement makes the agreement voidable, whereas a breach of an objective requirement or a statutory prohibition on standard clauses may result in nullity or the relevant clause being non-binding. A Notary performs a preventive function through verification, legal counseling, proportionality review, substantive reading, documentation of consent, and refusal of unlawful clauses.