TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TERBUKTI TIDAK MEMENUHI HAK DAN KEWENANGAN DIREKSI

Abstract

Notaris merupakan pejabat negara yang punya fungsi penting demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum lewat pembuatan akta autentik, termasuk dalam proses pendirian maupun perubahan Perseroan Terbatas (PT). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus bersikap jujur, mandiri, hati-hati, dan tidak berpihak sesuai aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas tanggung jawab hukum notaris saat membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sekaligus melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengacu pada perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. Hasilnya menunjukkan notaris tetap punya tanggung jawab untuk memanntau proses serta isi akta sudah berpedoman dengan aturan hukum dan prinsip kehati-hatian. Kalau akta dibuat dari RUPS yang melanggar hukum, akta tersebut bisa dibatalkan atau tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, seperti hak mendapatkan informasi, hak suara, dan hak untuk mengajukan gugatan.

A notary is a public official who plays an important role in providing legal certainty and protection through the creation of authentic deeds, including in the establishment and amendment of Limited Liability Companies. In performing their duties, notaries must act honestly, independently, carefully, and impartially in accordance with the Law on Notary Position and the professional code of ethics. This study aims to examine and analyze the legal responsibility of notaries in preparing General Meeting of Shareholders (GMS) deeds that do not comply with legal provisions, as well as the legal protection for minority shareholders in Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach based on Decision Number 187/Pdt.G/2021/PN Bgr. The results show that notaries are responsible for ensuring that both the process and content of deeds comply with legal regulations and the principle of prudence. If a deed is made based on an unlawful GMS, it may be declared null and void or have no binding legal force. In addition, the Company Law also provides protection for minority shareholders through the right to obtain information, voting rights, and the right to file lawsuits.