DAMPAK HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak hukum pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik profesi, putusan hukum, serta artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melanggar batas wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga perdata, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana bila terdapat unsur kesengajaan atau kerugian. Dari sisi produk hukum, akta yang dibuat di luar yurisdiksi notaris kehilangan keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang dan dapat dibatalkan secara hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik, penguatan pengawasan oleh INI dan IPPAT, serta kejelasan sanksi dalam regulasi agar prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dapat terjamin.

The purpose of this study is to examine the legal implications of violations of the notarial code of ethics in drafting deeds outside the notary’s territorial authority. The research method employed is normative juridical, using a literature study approach through an analysis of the Notary Office Act (UUJN), professional codes of ethics, court decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that notaries who breach territorial boundaries of their office may be subject to administrative, ethical, and even civil sanctions, and under certain conditions, criminal liability if elements of intent or harm are present. In terms of legal products, deeds executed outside a notary’s jurisdiction lose their authenticity and are deemed equivalent to private documents, thereby reducing their evidentiary strength and making them legally subject to annulment. This study underscores the importance of enforcing the code of ethics, strengthening oversight by INI and IPPAT, and ensuring clarity of sanctions in regulations to guarantee legal certainty and protection for all parties involved