LAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PERUBAHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA PEMEKARAN RT DI KOTA PALANGKA RAYA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemekaran RT di Kota Palangka Raya, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam perubahan administrasi pasca pemekaran. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak pemekaran terhadap efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, emngungkap bahwa, pemekaran RT memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Masyarakat merespon pemekaran dengan beragam persepsi, sebagian melihatnya sebagai upaya positif untuk pemerataan Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara sebagian lagi merasakan kesulitan dalam mengurus perubahan administrasi kependudukan yang diikuti dengan dokumen administrasi lainnya. Sehingga diperlukan perencanaan matang dan kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat dalam hal tata cara perubahan administrasi kependudukan pasca pemekaran RT.

This study aims to analyze the factors that influence community perceptions of RT expansion in Palangka Raya city, as well as to identify the obstacles faced by the community in post-expansion administrative changes. It will also explore the impact of expansion on the efficiency of public services for the community. The research uses descriptive qualitative method with empirical juridical approach, reveals that RT expansion has complex impacts, both positive and negative. The community responds to expansion with a variety of perceptions, some see it as a positive effort to equalize Some see it as a positive effort for equitable development and improved quality of public services, while others find it difficult to manage changes in population administration followed by other administrative documents. Therefore, careful planning and collaboration between the government and the community is needed in terms of procedures for changes in population administration after RT expansion.