PERAN NOTARIS PADA KONSEP CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA ONLINE MENURUT DUA TRADISI HUKUM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan konsep Cyber Notary pada proses pembuatan akta secara daring, dengan membandingkan sistem hukum Civil Law dan Common Law. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem Civil Law, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan akta elektronik, termasuk proses verifikasi identitas dan perlindungan data. Sementara itu, dalam sistem Common Law, notaris berfungsi sebagai saksi administratif dengan peran yang lebih terbatas. Perbedaan ini menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, khususnya terkait keotentikan dokumen, pengakuan lintas negara, serta risiko pemalsuan dan pelanggaran keamanan data dalam pembuatan akta online. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi teknis yang menyeluruh guna menjamin penerapan Cyber Notary yang aman dan memiliki kepastian hukum di berbagai sistem hukum.

ABSTRACT

This study aims to explore the role and responsibilities of notaries in implementing the concept of Cyber Notary in the creation of online deeds, through a comparative analysis of Civil Law and Common Law systems. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings reveal that in Civil Law systems, notaries serve as public officials who bear full responsibility for the legal validity of electronic deeds, including identity verification and data protection. In contrast, in Common Law systems, notaries primarily act as administrative witnesses with more limited obligations. These distinctions pose considerable legal challenges, particularly in terms of document authenticity, international recognition, and the risks of forgery and data breaches in online deed execution. The study underscores the necessity of comprehensive technical regulations to ensure a secure and legally sound implementation of Cyber Notary practices across different legal frameworks.