IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PASAL 32 DALAM KEBIJAKAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 32 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989 dalam kebijakan daerah Kota Denpasar terkait eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga pada periode 2022–2025. Pasal 32 CRC mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, data Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar menunjukkan peningkatan kasus dari 12 anak pada 2022 menjadi 30 anak pada 2024, sebelum menurun menjadi 19 anak pada 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sumber penelitian meliputi data primer (wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta laporan kasus periode 2022–2025). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penanganan yang dominan berupa pemulangan kepada keluarga dinilai belum efektif karena berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak disertai intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap CRC dan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendekatan preventif, penegakan hukum terhadap pelaku, serta program reintegrasi dan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 in Denpasar City's regional policies concerning child economic exploitation by families during the 2022–2025 period. Article 32 of the CRC obligates states to protect children from all forms of economic exploitation that may interfere with their physical, mental, social, and moral development. Although Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990, data from the Denpasar City Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service indicate an increase in cases from 12 children in 2022 to 30 children in 2024, before declining to 19 children in 2025. This research employs empirical legal research with a socio-legal approach. The research sources consist of primary data (interviews with Satpol PP and the Denpasar City Social Service) and secondary data (legislation, regional policies, and case reports for the 2022–2025 period). The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The dominant form of intervention—returning children to their families—has proven ineffective, as it risks revictimization without accompanying social intervention and family economic empowerment. These findings reveal a gap between the normative commitment to the CRC and its implementation at the local level. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, adopt preventive approaches, enforce the law against perpetrators, and implement sustainable family reintegration and empowerment programs to ensure effective protection of children's rights.