KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUMNYA ?

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikis korban, khususnya perempuan. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 275/pid.sus/2022/pn sby serta mengkaji hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui penerapan pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Namun, perlindungan hukum tersebut masih bersifat represif karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan hak-hak korban seperti rehabilitasi psikologis, perlindungan berkelanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh sesuai dengan tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Domestic violence is a form of human rights violation that causes physical and psychological suffering for victims, especially women. The State has provided legal protection through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, in judicial practice, legal protection for victims has not been fully implemented optimally. This study aims to analyze the legal protection of victims of domestic violence in the Decision of the Surabaya District Court Number 275/Pid.Sus/2022/PN Sby and to examine the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results show that legal protection for victims has been carried out through the application of Articles 44 and 45 of Law Number 23 of 2004 by imposing criminal sanctions on the perpetrator. However, such legal protection remains repressive in nature because it focuses mainly on punishing the perpetrator and does not fully ensure the fulfillment of victims’ rights such as psychological rehabilitation, continuous protection, and restitution. Therefore, law enforcement authorities are expected not only to punish offenders but also to guarantee comprehensive protection and recovery for victims in accordance with the objectives of the Law on the Elimination of Domestic Violence.