MENUJU HARMONISASI REGULASI: UPAYA SINKRONISASI ATURAN PELAKSANAAN AUTOPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Autopsi forensik memiliki peran penting sebagai alat bukti ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana, namun dalam praktiknya sering menghadapi kendala normatif berupa konflik antara kewenangan aparat penegak hukum dan persetujuan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi norma yang bersifat horizontal, di mana KUHAP menempatkan autopsi sebagai bagian dari hukum pembuktian yang bersifat pro justitia, sedangkan UU Kesehatan menekankan aspek etika medis dan hak keluarga. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, serta potensi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui pembentukan regulasi yang terintegrasi, penegasan kewenangan, serta sinergi antara pendekatan hukum dan medis guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian dalam perkara pidana.

This study aims to analyze the disharmony of legal regulations concerning the implementation of forensic autopsies within the Indonesian criminal justice system, particularly between Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and Law Number 17 of 2023 on Health, where forensic autopsies serve as crucial scientific evidence in uncovering the material truth of criminal acts but in practice face normative obstacles due to conflicts between the authority of law enforcement and family consent; using a normative juridical method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, the findings reveal a horizontal disharmony of norms in which the Criminal Procedure Code positions autopsies as part of evidentiary law with a pro justicia nature, while the Health Law emphasizes medical ethics and family rights, resulting in legal uncertainty, multiple interpretations, and potential barriers in criminal law enforcement, thereby necessitating harmonization efforts through integrated regulatory frameworks, clear delineation of authority, and synergy between legal and medical approaches to ensure legal certainty and the effectiveness of evidentiary processes in criminal cases.