KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENJAMIN HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN UDARA SEGAR KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu serta menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya. Secara yuridis, komitmen ini telah dikukuhkan dalam standar internasional pada Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, manifestasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kesehatan lingkungan seringkali menghadapi rintangan implementasi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instrumen penjamin hak masyarakat terhadap akses udara bersih. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk merumuskan rekonstruksi konsep yang solutif guna mengatasi berbagai kendala sektoral dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan penegakan hukum yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan publik di daerah.

ABSTRACT

The right to a clean and healthy environment is a fundamental right inherent to every individual, and it is the state’s responsibility to ensure its fulfillment. Legally, this commitment has been enshrined in international standards under Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and constitutionally guaranteed under Article 28H (1) of the 1945 Constitution. However, the implementation of human rights protections in the environmental health sector often faces complex challenges. This study aims to analyze the urgency of establishing Smoke-Free Zones (SFZs) in various regions of Central Sulawesi Province as an instrument to guarantee the public’s right to access clean air. Additionally, this study focuses on formulating a constructive conceptual framework to address various sectoral challenges in the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2019 on Smoke-Free Zones in Central Sulawesi Province. The results of this study are expected to provide strategic recommendations for strengthening law enforcement based on the protection of human rights and public health in the region.