REORIENTASI PENGADAAN TANAH: GANTI KERUGIAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN FENOMENA ALIH FUNGSI LAHAN DI BALI

Abstract

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis ketentuan hukum mekanisme mengganti kerugian dalam pengadaan tanah guna kepentingan umum di Indonesia serta mengkaji reorientasinya sebagai instrumen perlindungan dalam menekan alih fungsi lahan di Bali. Metode penelitian memanfaatkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian memperoleh secara normatif mekanisme ganti kerugian telah diatur secara komprehensif dan bertujuan memberikan kompensasi yang layak dan adil. Namun, dalam praktiknya masih berorientasi pada aspek ekonomis sehingga belum efektif menjamin keadilan substantif, padahal mekanisme ini dapat dan sah digunakan sebagai sarana atau instrument perlindungan guna mengendalikan atau menekan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi mekanisme ganti kerugian dari sekadar instrumen kompensasi pembangunan menjadi instrumen perlindungan, melalui peran aktif negara dalam menjaga fungsi lahan, khususnya pada kawasan strategis. Reorientasi ini bersifat sebagai upaya pelengkap dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan preventif lainnya agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework governing the compensation mechanism in land acquisition for public purposes in Indonesia and to examine its reorientation as an instrument of legal protection to mitigate land use conversion in Bali. The research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials obtained through library research. The findings indicate that, from a normative perspective, the compensation mechanism has been comprehensively regulated and is intended to provide fair and adequate compensation. However, in practice, it remains predominantly oriented toward economic considerations and has not effectively ensured substantive justice. In fact, this mechanism can legitimately be utilized as a protective legal instrument to control and reduce land use conversion. Therefore, a reorientation of the compensation mechanism is required, shifting its function from a mere instrument of development compensation to an instrument of legal protection, through the active role of the state in preserving land functions, particularly in strategic areas. Such reorientation serves as a complementary measure and must be integrated with other preventive policies to ensure that the control of land use conversion is carried out in a more effective, equitable, and sustainable manner.