MEMBEDAKAN PENGAKUAN PROSES DARI PUTUSAN KEPAILITAN ASING: PROSPEK INDONESIA DALAM PERBANDINGAN DENGAN KOREA SELATAN

Abstract

Salah satu isu kontemporer yang menyangkut kegiatan lintas batas adalah sistem pengakuan proses kepailitan asing. UU KPKPU yang merupakan instrumen tertinggi pengatur norma hukum kepailitan di Indonesia pun belum memiliki mekanisme pengakuan serupa karena adanya kekhawatiran mengenai asas kedaulatan negara. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara penganut asas teritorialitas sebagai penganut rezim civil law. Akibatnya, proses kepailitan lintas batas menjadi kurang harmonis. Sebaliknya, Korea Selatan telah menggunakan sistem yang memungkinkan pengakuan putusan dan proses kepailitan asing padahal sama-sama merupakan negara civil law yang awalnya bertolak dari kekhawatiran yang mirip. Oleh karena itu, pembelajaran dari Korea akan membantu mencerahkan prospek Indonesia untuk mengakui proses peradilan asing di bidang kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif, dan komparatif. Sedangkan data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan seorang praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan di Korea Selatan dapat menjadi contoh konkrit bagi Indonesia untuk memperbarui sistem pengakuan proses peradilan asingnya di bidang kepailitan karena sistem Korea Selatan telah menunjukkan keberhasilan penempatan norma yang demikian tanpa meninggalkan asas kedaulatan negara dengan adanya penegasan batas antara pengakuan proses dengan pengakuan putusan kepailitan.

One contemporary issue concerning cross border activities is the system for recognizing foreign insolvency proceedings. UU KPKPU, the highest-ranking instrument governing insolvency norms in Indonesia, has also yet to provide a similar recognition mechanism owing to concerns over the principle of state sovereignty. This stems from Indonesia's adherence to the territoriality principle as a civil law jurisdiction. Consequently, cross border insolvency proceedings remain poorly harmonized. In contrast, South Korea has adopted a system permitting the recognition of foreign insolvency judgments and proceedings, despite being a fellow civil law country that initially harbored similar concerns. Therefore, lessons from Korea can help shed light on Indonesia's prospects for recognizing foreign judicial proceedings in insolvency matters. This study employs a qualitative method with juridical, normative, and comparative approaches. Data were obtained through literature review and an interview with legal practitioners. The findings show that the South Korean practice can serve as a concrete model for Indonesia to reform its recognition system for foreign insolvency proceedings, as the Korean system has successfully incorporated such norms without abandoning state sovereignty, having clearly demarcated the recognition of insolvency proceedings from that of insolvency judgments.