KRITERIA ORANG YANG TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DAN PPAT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya mengenai kriteria orang yang tidak mampu, serta merumuskan konsep pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang didukung dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan yang mengatur kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 belum memberikan parameter yang memadai mengenai orang yang tidak mampu, khususnya terkait kriteria, mekanisme pembuktian, kewenangan verifikasi, dan ruang lingkup pelayanan secara cuma-cuma. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan pihak yang berhak memperoleh pelayanan serta berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan oleh Notaris dan PPAT. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pengaturan yang menetapkan kriteria orang yang tidak mampu berdasarkan kondisi ekonomi dan/atau keadaan khusus yang dapat diverifikasi melalui bukti administratif maupun mekanisme verifikasi tambahan, serta memperjelas batas pembebasan honorarium dengan biaya lain yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konstruksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dan PPAT.

ABSTRACT 

This study aims to analyze the regulation of the obligation of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to provide legal services free of charge and to formulate an ideal concept regarding the criteria for persons unable to afford such legal services. This study employs normative legal research using a statutory, conceptual, and comparative approach, supported by grammatical, systematic, and teleological interpretation. The results indicate that Article 37 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014 and Article 32 of Government Regulation Number 37 of 1998 as amended by Government Regulation Number 24 of 2016 do not provide adequate parameters concerning persons unable to afford legal services, particularly with regard to the criteria, evidentiary mechanisms, verification authority, and scope of services provided free of charge. This condition creates legal uncertainty in determining the parties entitled to receive such services and may result in differences in implementation by Notaries and PPAT. Therefore, a regulatory framework is needed to establish criteria for persons unable to afford legal services based on conditions that can be verified through administrative evidence and additional verification mechanisms, as well as to clarify the scope of exemption from Notary and PPAT honoraria in relation to other costs arising under applicable laws and regulations. Such a regulatory framework is expected to promote legal certainty, justice, and utility in the implementation of the obligation to provide legal services free of charge by Notaries and PPAT.