PENCAMPURAN HARTA KORUPSI DAN PERKAWINAN: ANTINOMI SITA PIDANA VS PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum rumah mewah sebagai objek sita yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi serta penerapan pembuktian asal-usul harta kekayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyitaan aset yang terindikasi mengalami percampuran dana (commingling), prinsip kebenaran materiil hukum pidana dapat mengesampingkan formalitas kepemilikan perdata. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (istri) melalui mekanisme keberatan (derden verzet) berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor hanya berlaku efektif apabila pemilik aset mampu membuktikan itikad baik dan menunjukkan sumber perolehan dana yang sah secara transparan melalui mekanisme pembuktian terbalik berimbang sesuai Pasal 37A UU Tipikor.

The purpose of this study is to analyze the legal status of luxury residences as confiscated objects indicated as proceeds of corruption, as well as the application of proof regarding the asset's origin. This research employs a normative juridical method with a prescriptive-analytical nature, utilizing statute and case approaches. The study concludes that in the confiscation of assets indicated by the commingling of funds, the principle of material truth in criminal law overrides civil ownership formalities. Legal protection for third parties (spouses) through objection mechanisms (derden verzet) under Article 19 of the Anti-Corruption Law is only effective if the asset owner can prove good faith and demonstrate legitimate sources of acquisition transparently through the balanced reverse burden of proof mechanism under Article 37A of the Anti-Corruption Law.