REKONSTRUKSI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MINANGKABAU DALAM SISTEM HAK PENGELOLAAN: PERLINDUNGAN HAK ASAL-USUL DAN KEPASTIAN HUKUM ADMINISTRATIF

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pendaftaran Hak Pengelolaan (HPL) atas Tanah Ulayat Minangkabau dalam hukum tanah nasional serta merumuskan rekonstruksi pendaftarannya dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan, yang didukung hasil wawancara dengan akademisi, pejabat pertanahan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran HPL atas Tanah Ulayat memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan berupa belum jelasnya penetapan subjek masyarakat hukum adat, keterbatasan sosialisasi, persoalan administrasi ranji, perbedaan karakter batas tanah adat dengan administrasi pertanahan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan karakter komunal Tanah Ulayat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan kepastian administratif dan perlindungan hak asal-usul masyarakat hukum adat. Rekonstruksi diperlukan terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dengan menegaskan bahwa HPL atas Tanah Ulayat tidak menghapus hak asal-usul masyarakat hukum adat dan penetapannya tidak bersifat otomatis. Pendaftaran diarahkan pada penguatan pencatatan komunal melalui Daftar Tanah Ulayat, sedangkan HPL ditempatkan sebagai instrumen administratif yang dapat digunakan berdasarkan permohonan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pendaftaran tidak menjadi sarana privatisasi atau pergeseran hak ulayat, melainkan instrumen perlindungan hukum yang mengintegrasikan kepastian administratif dengan keadilan substantif.

This study aims to analyze the regulation of registration of Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL) over Minangkabau customary land under the national land law system and to formulate a reconstruction of its registration to ensure legal certainty and justice for indigenous communities. This study employs normative legal research with a prescriptive character using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches, supported by interviews with academics, land officials, local government representatives, and indigenous community leaders. The findings indicate that the registration of HPL over customary land is legally grounded in Government Regulation Number 18 of 2021, Presidential Regulation Number 62 of 2023, West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2023, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 14 of 2024. However, its implementation continues to face several obstacles, including the absence of clear recognition of indigenous community subjects, limited dissemination of information, difficulties concerning genealogical records, differences between customary and administrative land boundaries, and community concerns regarding the potential alteration of the communal character of customary land. These conditions reveal a tension between the need for administrative certainty and the protection of indigenous communities’ ancestral rights. Reconstruction is therefore required with respect to Article 4 and Article 5 paragraph (2) of Government Regulation Number 18 of 2021 by affirming that HPL over customary land does not extinguish the ancestral rights of indigenous communities and that its determination should not operate automatically. Registration should instead strengthen communal recording through a Customary Land Register, while HPL should function as an administrative instrument available upon application by the indigenous community. Accordingly, registration should serve not as an instrument of privatization or transformation of customary rights, but as a legal protection mechanism integrating administrative certainty with substantive justice.