MITIGASI RISIKO KONTRAKTUAL WARALABA UTAMA DAN BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM SENGKETA MEREK ASING LINTAS NEGARA
DOI:
https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p08Keywords:
waralaba utama, merek asing, mitigasi risiko, tanggung jawab notarisAbstract
Penelitian ini bertujuan merumuskan mitigasi risiko kontraktual bagi penerima waralaba utama dan batas tanggung jawab notaris dalam sengketa merek asing lintas negara dengan Molly Tea sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi peraturan tentang waralaba, merek, dan jabatan notaris, serta literatur dan pembahasan yurisprudensi. Status pendaftaran merek Molly Tea di Indonesia belum dapat dipastikan berdasarkan bahan yang tersedia, sehingga analisis dilakukan secara bersyarat. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan asing tidak otomatis mengubah status hak merek di Indonesia, tetapi dapat memengaruhi kemampuan pemberi waralaba memenuhi prestasi. Artikel menawarkan Model Mitigasi Risiko Lintas Negara Berbasis pada perlindungan kontraktual melalui pemeriksaan status merek, keterbukaan sengketa, jaminan, ganti rugi, penggantian merek, dan pengakhiran proporsional, serta perlindungan kenotariatan melalui pemeriksaan formal yang saksama, penyuluhan hukum, dan dokumentasi. Notaris tidak menjadi penjamin kebenaran seluruh pernyataan bisnis para pihak; pertanggungjawabannya dinilai berdasarkan pelanggaran kewajiban jabatan dan unsur kesalahan yang relevan. Model ini merupakan usulan preskriptif yang belum diuji secara empiris.
This study formulates contractual risk mitigation for master waralaba's and the limits of notarial liability in cross-border foreign trademark disputes, using Molly Tea as an case study. It employs normative legal research through statutory, conceptual, and analytical approaches. The materials comprise legislation on franchising, trademarks, and the notarial profession, together with scholarly literature and discussions of case law. The available materials do not establish the registration status of the Molly Tea trademark in Indonesia; the analysis is therefore conditional. The findings indicate that a foreign judgment does not automatically alter Indonesian trademark rights but may affect the Pemberi waralaba’s contractual performance. The article proposes Model for Cross-Border Risk Mitigation. Its contractual layer combines trademark verification, dispute disclosure, warranties, indemnification, substitute-brand mechanisms, and proportionate termination. Its notarial layer comprises careful formal verification, legal counselling, and documentation. The layers are connected through trademark-status records and measurable risk triggers. Notaries do not guarantee the truth of all commercial statements supplied by the parties; liability depends on breaches of statutory duties and the relevant elements of fault. The model is a prescriptive proposal whose effectiveness has not been empirically tested.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sylvia Shasmita, Gunardi Lie

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

