PERBUDAKAN MODERN DAN KEJAHATAN PEJABAT PUBLIK: KEABSAHAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DOI:
https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p02Keywords:
Perbudakan Modern, Pejabat Publik, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Asas LegalitasAbstract
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pejabat publik tercermin dalam kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat, yang sejak 2010 dihuni 656 orang, banyak di antaranya dipekerjakan tanpa upah di pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-angin, dengan sedikitnya dua penghuni meninggal dunia. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tanpa restitusi, dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak melalui Putusan Nomor 2211 PK/Pid.Sus/2025. Penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, menganalisis keabsahan penerapan sanksi pidana tersebut dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta kematian penghuni diakui dalam pertimbangan hukum, tetapi pemberatan Pasal 7 ayat (2) tidak diterapkan, sehingga terjadi kegagalan pada tahap aplikasi kebijakan hukum pidana dan ketepatan kualifikasi delik dipertanyakan menurut prinsip lex certa. Korporasi yang memanfaatkan kerja paksa juga tidak disidik dan dituntut berdasarkan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sehingga peluang pidana tambahan dan eksekusi restitusi dari aset badan usaha tertutup, padahal larangan perbudakan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Penerapan sanksi pidana tersebut sah secara formil, namun dipertanyakan secara materiil.
Human trafficking involving public officials is reflected in the human cage case of the former Regent of Langkat, which since 2010 had housed 656 people, many of whom were made to work without wages at the palm oil mill of PT Dewa Rencana Perangin-angin, with at least two inmates dying. The Supreme Court imposed a four-year sentence under Article 2 paragraph (2) jointly with Article 11 of Law Number 21 of 2007 without restitution, and the case review was rejected through Decision Number 2211 PK/Pid.Sus/2025. Using a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, this research analyzes the validity of the sanction and the conformity of the judge's legal reasoning with that law. The results show that the deaths of inmates were acknowledged in the legal reasoning, yet the aggravation under Article 7 paragraph (2) was not applied, reflecting a failure at the application stage of criminal law policy and calling into question the accuracy of the legal qualification under the lex certa principle. The corporation that benefited from forced labour was also neither investigated nor prosecuted under Articles 13 to 15, closing the possibility of additional sanctions and of enforcing restitution against its assets, even though freedom from slavery is a non-derogable right. The sanction is formally valid, yet materially questionable.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sheren Regina Vedora, R. Rahaditya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

