REKONSTRUKSI PENALARAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SEXTORTION DALAM TRANSISI PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p10Keywords:
Kepastian Hukum, Sextortion, Asas Legalitas, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Pemerasan ElektronikAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam kualifikasi tindak pidana sextortion di Indonesia serta penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sextortion merupakan pemaksaan yang menggunakan ancaman penyebaran konten intim untuk memperoleh uang, konten seksual lain, atau pemenuhan kehendak pelaku. Meskipun istilah sextortion belum dirumuskan sebagai delik mandiri, perbuatannya dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, serta ketentuan pemerasan dan pengancaman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan mutlak dasar pemidanaan, melainkan fragmentasi norma dan belum seragamnya kualifikasi berdasarkan unsur perbuatan. Putusan yang dianalisis menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) UU ITE dan ketentuan dalam UU Pornografi. Namun, pemilihan norma akan lebih memberikan kepastian apabila alasan pemenuhan tiap unsur, hubungan antara ancaman kekerasan dan ancaman membuka rahasia, serta pertimbangan atas norma terkait dijelaskan secara terstruktur. Perkembangan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 perlu ditempatkan sebagai kerangka hukum terkini untuk perbuatan setelah tanggal tersebut, bukan diterapkan secara retroaktif terhadap perkara yang diputus pada 2025.
This article examines legal certainty in the qualification of sextortion under Indonesian criminal law and the application of criminal provisions in the Tanjungkarang District Court Decision Number 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sextortion refers to coercion through threats to disclose intimate content in order to obtain money, further sexual content, or another demanded act. Although Indonesian legislation does not establish sextortion as a separately named offence, the conduct may overlap with provisions on electronic information and transactions, electronic-based sexual violence, pornography, extortion, and threats. This normative legal research adopts statutory, conceptual, and case approaches. The analysis finds that the principal problem is not the absolute absence of a criminal basis, but regulatory fragmentation and inconsistent qualification of conduct according to statutory elements. The court convicted the defendant under Article 27B paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (8) of the Electronic Information and Transactions Law and the Pornography Law. Legal certainty would be strengthened by a structured explanation of how each element is established, how threats of violence relate to threats to disclose a secret, and why related provisions are or are not applicable. The National Criminal Code, effective from 2 January 2026, should be treated as the current framework for subsequent conduct, not retroactively imposed on a case decided in 2025.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Aufa Fakhrana Rizky, Hery Firmansyah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

