PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA PENDAFTARAN MEREK DAGANG SUATU WARALABA DI INDONESIA

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta peluang dan hambatan dalam penerapan teknologi blockchain pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pengguna teknologi blockchain yang diberikan oleh pemerintah dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE. Penerapan blockchain dinilai dapat meningkatkan perlindungan atas kepemilikan merek dagang karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendaftaran melalui laman DJKI. Teknologi blockchain dapat menyimpan data secara terdistribusi dengan memanfaatkan algoritma konsensus dan enkripsi data, sehingga memiliki akuntabilitas tinggi, aman, transparansi, serta setiap transaksi akan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Negara memberi peluang untuk menerapkan teknologi blockchain dalam pendaftaran hak atas merekmenyediakan atau mengoperasikan sistem elektronik dengan persyaratan tertentu. Adapula hambatan dalam penerapan teknologi blockchain yaitu belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknologi blockchain baik regulasi secara umum atau khusus untuk kekayaan intelektual. Selain itu pemerintah harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai apabila ingin menerapkan teknologi blockchain, juga diperlukan sosialisasi mengenai cara kerja blockchain agar institusi atau instansi telah sepenuhnya memahami potensi dan cara kerja blockchain.

ABSTRACT

This study analyses legal protection, opportunities and obstacles in implementing blockchain technology for franchise trademark registration. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that legal protection for blockchain technology users provided by the government can refer to provisions contained in the Job Creation Law, Trademark and Geographical Indications Law, and Electronic Information and Transactions Law. The implementation of blockchain is considered to increase protection of trademark ownership because it has advantages compared to registration through the DJKI website. Blockchain technology can store data in a distributed manner by utilizing consensus algorithms and data encryption, thus achieving high accountability, security, transparency, and every transaction will be recorded permanently and cannot be changed. The state provides opportunities to implement blockchain technology in trademark registration, providing or operating electronic systems with certain requirements. There are also obstacles in the implementation of blockchain technology, namely the lack of legislation governing blockchain technology, either general regulations or specifically for intellectual property. Furthermore, the government must have adequate technological infrastructure if it wishes to implement blockchain technology, and socialization is also needed regarding how blockchain works so that institutions or agencies fully understand the potential and how blockchain works.