PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sebagai dasar utama analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap norma hukum substantif maupun prosedural, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang bertumpu pada pembacaan dan analisis putusan pengadilan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 183 KUHAP, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Terdakwa dipidana penjara selama dua tahun, setelah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Penuntut umum juga berhasil membuktikan unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

This study aims to analyze the legal considerations of the judge and the form of criminal liability imposed on the defendant in the case of violent theft, based on the Decision of the Praya District Court Number: 122/Pid.B/2022/PN.Pya. The research uses a normative legal approach, in which statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence serve as the primary basis for analysis. Data were obtained through literature study focusing on both substantive and procedural legal norms, using a statute approach and case approach, with emphasis on reading and analyzing the relevant court decision. The results of the study show that the judge's considerations in rendering the verdict are in accordance with the provisions of criminal procedural law, particularly Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as the defendant was proven legally and convincingly guilty of committing violent theft as stipulated in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The defendant was sentenced to two years of imprisonment after being proven to have committed an unlawful act without any justification or excuse. The public prosecutor also succeeded in proving the elements of the charge through valid evidence in accordance with KUHAP. Therefore, the application of criminal law in this case meets both formal and material requirements and reflects the principles of justice and legal certainty within the criminal justice system.