ANALISIS YURIDIS PENGARUH ORMAS TERHADAP INVESTASI ASING DI BATAM : FUNGSI KEMASYARAKATAN ATAU AKSI PREMANISME?

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) terhadap investasi asing di Kota Batam secara yuridis, untuk menilai apakah peran ORMAS masih sesuai fungsi kemasyarakatan atau telah bergeser menjadi praktik premanisme. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan ORMAS, BP Batam, POLRI, serta empat perusahaan asing, dan dilengkapi kuesioner pada sembilan perusahaan asing. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme peran ORMAS: sebagian berfungsi sebagai penghubung sosial, namun sebagian lainnya melakukan tekanan terhadap perusahaan, pemaksaan rekrutmen, hingga intimidasi yang melampaui batas hukum. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ORMAS dan ketentuan pidana. Analisis teori Hukum Pembangunan dan Kepastian Hukum mengungkap bahwa penyimpangan ini menghambat iklim investasi dan mengaburkan kejelasan bagi investor. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian ORMAS belum optimal karena lemahnya koordinasi antar-instansi dan penegakan hukum. Diperlukan SOP, regulasi khusus dan ketegasan dari aparat untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investor asing di Batam.

This study examines the legal influence of community organizations (CSOs) on foreign investment in Batam City. This study aims to assess whether CSOs' role remains consistent with their social function or has shifted to thuggery. A juridical-empirical approach was used through interviews with CSOs, the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam), the Indonesian National Police (POLRI), and four foreign companies, along with questionnaires from nine foreign companies. The results indicate a dual role for CSOs: some serve as social liaisons, while others exert pressure on companies, resort to forced recruitment, and engage in intimidation that exceeds legal limits. Legally, these actions have the potential to violate the CSO Law and criminal provisions. An analysis of the theories of Development Law and Legal Certainty reveals that these deviations hinder the investment climate and obscure clarity for investors. The study concludes that CSO control is suboptimal due to weak inter-agency coordination and law enforcement. SOPs, specific regulations, and firm enforcement from the authorities are needed to maintain stability and legal certainty for foreign investors in Batam.