TANGGUNG GUGAT ATAS DEEPFAKE DALAM KETERPADUAN INJUNCTION INDIA DAN FRAGMENTASI PEMULIHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INDONESIA

Abstract

Deepfake memungkinkan nama, wajah, suara, dan ciri personal digunakan tanpa kewenangan sehingga seseorang tampak melakukan tindakan atau menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Artikel ini membandingkan unsur perbuatan melawan hukum di Indonesia dan India serta enam mekanisme penanganan penyalahgunaan atribut persona, yaitu penghentian penggunaan, penghapusan konten, penguncian domain, pengungkapan identitas, perintah terhadap pelaku yang belum dikenal, dan penanganan unggahan ulang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan fungsional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan lima unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan unsur tort India bergantung pada dasar gugatan. Melalui praktik injunction, pengadilan India dapat menghubungkan tindakan terhadap pelaku, konten, domain, dan perantara digital dalam satu proses. Indonesia juga memiliki dasar materiil dan mekanisme penghentian konten, tetapi jalur perdata, pelaporan platform, dan pemutusan akses administratif belum saling terhubung. Indonesia tidak perlu membentuk personality rights sebagai hak baru. Hal yang lebih relevan ialah mengembangkan fungsi prosedural tertentu dengan tetap menjamin pelindungan data, hak mengajukan keberatan, dan pengujian proporsionalitas.

Deepfakes enable the unauthorized use of a person’s name, face, voice, and personal characteristics, making that person appear to have performed actions or made statements that never occurred. This article compares the elements of unlawful acts in Indonesia and India and six mechanisms for addressing the misuse of personality attributes: cessation of use, content removal, domain locking, identity disclosure, orders against unidentified wrongdoers, and reupload controls. This normative legal study applies statutory, case, conceptual, and functional comparative approaches. The findings show that Indonesia applies the five elements of Article 1365 of the Civil Code, whereas Indian tort requirements depend on the cause of action. Through injunction practice, Indian courts can combine measures against wrongdoers, content, domains, and digital intermediaries in one proceeding. Indonesia also has a substantive basis and mechanisms for removing content, but civil proceedings, platform reporting, and administrative access blocking remain disconnected. Indonesia does not need to establish personality rights as a new right. A more relevant approach is to develop selected procedural functions while ensuring data protection, the right to object, and proportionality review.