KEPASTIAN HUKUM PENERIMA HIBAH ATAS PEMBATALAN AKTA HIBAH HARTA BERSAMA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan harta Bersama berdsarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan menganalisis pengaturan hukum kewenangan pemberi hibah atas harta Bersama terhadap kedudukan hukum akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta menganalisis implikasi hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerima hibah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan tindakan hukum atasnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 85 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Kewenangan pemberi hibah: Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 92 KHI, pemberi hibah tidak dapat menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah pada prinsipnya dibuktikan dengan akta PPAT. Implikasi hukum pembatalan akta hibah berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan ketentuan mengenai akta PPAT dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, pembatalan akta hibah sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg menyebabkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga memengaruhi dasar hukum penerima hibah dalam mempertahankan hak atas tanah yang disengketakan.

This research aims to analyze the regulation of marital property under Indonesian law, the legal authority to grant marital property and the legal status of deeds of gift executed by Land Deed Officials (Pejabat Pembuat Akta Tanah), and the legal implications for the recipient of a gift following the annulment of a deed of gift involving marital property, as examined in the Decision of the Malang Regency Religious Court Number 5171/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. This research examines the regulation of joint marital property under Indonesian positive law, the legal authority of a grantor to grant joint marital property and its implications for the legal status of a grant deed executed before a PPAT, as well as the legal consequences of annulling such a deed for the grantee, with reference to the aforementioned court decision. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The data consist of primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that, pursuant to Article 35 paragraph (1) and Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, property acquired during marriage constitutes joint marital property, and legal dispositions thereof require the consent of both spouses. These provisions are further reflected in Articles 85 and 92 of the Compilation of Islamic Law. Under Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 92 of the Compilation of Islamic Law, a spouse may not grant joint marital property without the consent of the other spouse. Meanwhile, Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration provides that the transfer of land rights by way of a grant must, in principle, be evidenced by a deed executed before a PPAT. The annulment of the grant deeds, as declared in the aforementioned court decision, renders the deeds legally ineffective and affects the grantee’s legal basis for asserting rights over the disputed land.