KEPASTIAN HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR PERBUATAN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL

Authors

  • Syafira Aulia Deswita Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
  • Hery Firmansyah Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p01

Keywords:

Kepastian Hukum, Perbuatan Santet, Delik Formil, KUHP Nasional, Sistem Pembuktian

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam pembuktian unsur perbuatan santet menurut hukum pidana nasional, terutama setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi dokumen serta penalaran hukum (legal reasoning). Hasil kajian menunjukkan bahwa objek pembuktian bukanlah kebenaran atau efektivitas kekuatan gaib, melainkan tindakan lahiriah berupa pernyataan, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa kepada orang lain dengan klaim bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Kepastian hukum menuntut pembuktian atas isi komunikasi, konteks, penerima, serta keterkaitan tindakan dengan klaim yang dilarang. KUHAP baru memperluas kategori alat bukti, tetapi mensyaratkan autentikasi dan perolehan yang sah. Karena itu, penerapannya perlu membatasi penilaian subjektif, menguji keandalan bukti, dan membedakan klaim yang dikriminalisasi dari keyakinan atau praktik budaya semata.

This study examines legal certainty in proving the elements of santet-related conduct under Indonesian national criminal law, particularly following the entry into force of the National Criminal Code and the new Criminal Procedure Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches, based on document study and legal reasoning. The study finds that the object of proof is not the truth or efficacy of supernatural power itself, but the defendant's outward conduct in asserting, communicating, creating an expectation, offering, or providing services to another person while claiming that the conduct may cause illness, death, or physical or mental suffering. Legal certainty therefore requires proof of the content and context of the communication, its recipient, and its connection with the prohibited claim. The new Criminal Procedure Code broadens the categories of admissible evidence while requiring authentication and lawful acquisition. Its application must consequently restrain subjective assessments, test evidentiary reliability, and distinguish criminalised claims from belief or cultural practice alone.

Downloads

Published

2026-11-20

Issue

Section

Articles

How to Cite

“KEPASTIAN HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR PERBUATAN SANTET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL”. 2026. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 15 (1): 1698-1714. https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p01.

Most read articles by the same author(s)