KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN HAK MILIK AKIBAT PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN: MASA TENGGANG DAN PERLINDUNGAN HAK
DOI:
https://doi.org/10.24843/KS.2026.v15.i01.p03Keywords:
Pengalihan Hak Atas Tanah, Perubahan Kewarganegaraan, Asas Nasionalitas, Kepastian Hukum, Perlindungan HukumAbstract
Pengalihan hak milik atas tanah akibat perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA), serta mengkaji kepastian dan perlindungan hukum bagi bekas WNI. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia wajib melepaskan hak milik atas tanahnya dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak kehilangan kewarganegaraan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kewarganegaraan mengakibatkan seseorang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subjek pemegang hak milik atas tanah berdasarkan asas nasionalitas. Meskipun UUPA telah mengatur kewajiban pelepasan hak beserta jangka waktunya, pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan hak, persyaratan penerima hak, dan administrasi pendaftaran tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan teknis guna mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi bekas WNI dan pihak ketiga yang berkepentingan.
This study examines the transfer of land ownership rights resulting from a change of citizenship from Indonesian citizens (WNI) to foreign nationals (WNA), as well as the legal certainty and legal protection afforded to former Indonesian citizens. Pursuant to Article 21 paragraph (3) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), individuals who lose their Indonesian citizenship are required to relinquish their land ownership rights within a maximum period of one year from the date of losing their citizenship. Failure to fulfill this obligation results in the extinguishment of land ownership rights by operation of law, with the land reverting to the State. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a change of citizenship causes an individual to no longer satisfy the legal requirements to hold land ownership rights under the principle of nationality. Although the UUPA regulates the obligation and time limit for relinquishing land ownership rights, further clarity is required regarding the mechanisms for transferring such rights, the eligibility requirements for recipients, and land registration procedures. Therefore, more comprehensive technical regulations are necessary to ensure legal certainty and provide legal protection for former Indonesian citizens and other interested third parties.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Raja Nicholas Efraim Siagian, Rasji

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

