ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM DIGITALISASI KETERANGAN PARA PIHAK SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEPEMILIKAN MANFAAT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pendaftaran, permohonan, perubahan, dan pengkinian pemilik manfaat dalam perseroan terbatas, mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, menilai efektivitas penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir Customer Due Diligence (CDD), serta merumuskan urgensi digitalisasi dokumen pemilik manfaat sebagai upaya hukum preventif yang didukung oleh sanksi sebagai ultimum remedium. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sebagai gatekeeper sangat penting dalam menjamin transparansi kepemilikan manfaat, namun masih menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat potensi pemalsuan data oleh pengguna jasa dan keterbukaan akses AHU Online bagi masyarakat umum. Penggunaan surat pernyataan pemilik manfaat dan formulir CDD belum efektif karena hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dan tidak terintegrasi secara digital dalam sistem AHU Online. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi dokumen pemilik manfaat dengan mekanisme unggah dalam AHU Online guna memperkuat verifikasi berlapis serta pengaturan sanksi yang tegas sebagai upaya represif untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kejahatan korporasi.

This study aims to analyze the legal framework and mechanisms for the registration, application, amendment, and updating of beneficial owner data in limited liability companies; to examine the role and legal responsibility of notaries in applying the principle of recognizing beneficial owners; to assess the effectiveness of beneficial owner statements and Customer Due Diligence (CDD) forms as preventive instruments; and to formulate the urgency of digitalizing beneficial ownership documents as a preventive legal measure supported by sanctions as an ultimum remedium. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative prescriptive analysis. The findings indicate that notaries function as essential gatekeepers in ensuring beneficial ownership transparency but face significant legal risks due to the potential falsification of data by service users and the open access to AHU Online by the general public. The use of beneficial owner statements and CDD forms remains ineffective, as they primarily serve as administrative formalities and are not digitally integrated into the AHU Online system. Therefore, the digitalization and mandatory uploading of beneficial ownership documents into AHU Online are necessary to strengthen layered verification mechanisms, accompanied by firm sanctions as a repressive legal measure to ensure legal certainty and prevent corporate crime.