ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI

Authors

  • Sefti Natania Program Studi Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya
  • Kiki Kristanto Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya
  • Karlinae D. Bangas Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya
  • Indang Sulastri Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p04

Keywords:

Penyalahgunaan Wewenang, Polisi, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri dalam kasus penembakan warga sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk. Permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan penentuan norma antara delik kealpaan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian ditinjau dari Pasal 359 dan Pasal 421 KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 359 KUHP belum sepenuhnya mencerminkan konsep pertanggungjawaban pejabat publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas jabatan sehingga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya juga mempertimbangkan aspek penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas aparat kepolisian dalam penegakan hukum.

This study examines the abuse of authority by members of the Indonesian National Police in the shooting of civilians based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk. The research problem lies in the ambiguity in determining legal norms between negligence offenses and abuse of authority by public officials. This study aims to analyze the criminal liability of police officers in terms of Articles 359 and 421 of the Indonesian Criminal Code. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the application of Article 359 of the Criminal Code has not fully reflected the concept of public officials’ accountability. The defendant’s actions were carried out in an official capacity, thus containing elements of abuse of authority. Therefore, criminal liability should also consider aspects of abuse of office. This study is expected to strengthen the accountability of law enforcement officers in the enforcement of law.

Downloads

Published

2026-02-28

How to Cite

Sefti Natania, Kiki Kristanto, Karlinae D. Bangas, and Indang Sulastri. 2026. “ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI ”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 14 (2):45-61. https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i02.p04.

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.