ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WARGA KOTA MEDAN (CITIZEN LAWSUIT) ATAS PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA LAPANGAN MERDEKA

Abstract

Perlindungan cagar budaya merupakan kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 32 UUD 1945 yang dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun, stagnasi administratif dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban negara atas ketidakbertindakan. Gugatan Warga Kota Medan terhadap perlindungan Lapangan Merdeka dalam Putusan PN Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan menjadi relevan untuk menguji implementasi norma tersebut sekaligus efektivitas mekanisme citizen lawsuit. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan perlindungan cagar budaya dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai kelalaian pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak menguraikan norma UU No. 11 Tahun 2010 secara eksplisit, pertimbangannya mencerminkan internalisasi kewajiban aktif pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 31, Pasal 44, dan Pasal 95. Putusan ini memperluas doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan mengakui ketidakbertindakan administratif sebagai dasar pertanggungjawaban, sehingga menegaskan pentingnya penguatan doktrin tanggung jawab negara dalam perlindungan kepentingan publik.

The protection of cultural heritage is a constitutional obligation of the state based on Article 32 of the 1945 Constitution which is elaborated in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. However, administrative stagnation in its implementation raises questions about the limits of state accountability for inaction. The lawsuit by Medan City residents against the protection of the Merdeka Field in the Medan District Court Decision Number 756/Pdt.G/2020/PN Medan is relevant to test the implementation of the norm as well as the effectiveness of the citizen lawsuit mechanism. This study aims to analyze the application of cultural heritage protection provisions and judges' legal considerations in assessing the negligence of local governments. This research is a normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study show that although the judge did not explicitly outline the norms of Law No. 11 of 2010, his considerations reflected the internalization of the active obligations of local governments as stipulated in Article 5, Article 31, Article 44, and Article 95. This ruling expands the doctrine of unlawful acts by the ruler by recognizing administrative inaction as the basis for accountability, thus emphasizing the importance of strengthening the doctrine of state responsibility in protecting the public interest.