KEPASTIAN HUKUM ATAS PENERAPAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan eksepsi plurium litis consortium sebagai dasar putusan niet ontvankelijke verklaard dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memperbaiki susunan amar pada Putusan Nomor 867 K/Pdt/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan; bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puang Mama atau ahli warisnya dinilai perlu diikutsertakan untuk menjelaskan hubungan hukum dan rangkaian penguasaan tanah yang menjadi dasar tuntutan. Analisis juga menemukan bahwa putusan N. O. merupakan putusan prosedural yang tidak menentukan benar atau tidaknya hak materiil yang disengketakan. Ketentuan bahwa eksepsi selain kompetensi diputus bersama pokok perkara tidak berarti hakim wajib menilai substansi tuntutan setelah eksepsi formil dikabulkan. Karena itu, penempatan pernyataan gugatan tidak dapat diterima pada bagian dalam Pokok Perkara putusan kasasi tersebut bukan semata persoalan tataletak, melainkan teknik untuk menegaskan akibat prosedural terhadap gugatan utama; namun, penempatan itu tidak dapat diperlakukan sebagai kaidah universal yang mewajibkan satu format amar untuk semua perkara.

This study examines the application of the plurium litis consortium exception as a basis for declaring aclaim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) and the Supreme Court’s correction of the operative order in Decision No. 867 K/Pdt/2025. This normative legal study applies case, conceptual, and statutory approaches; legal materials were collected through document study and analyzed qualitatively. The findings indicate that Puang Mama or the heirs were considered necessary parties to clarify the legal relationship and chain of possession underlying the claim. The analysis also finds that an N. O. decision is procedural and does not determine the substantive ownership dispute. The rule that non-jurisdictional exceptions are decided together with the principal claim does not require a court to examine the merits after a formal exception is upheld. Accordingly, placing the declaration of inadmissibility under the “On the Merits” heading in the Supreme Court’s order is not merely a matter of layout; it clarifies the procedural consequence for the principal claim. However, this arrangement should not be treated as a universal rule requiring the same operative-order structure in every case.