IMPLIKASI YURIDIS AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN: MENAKAR TANGGUNG JAWAB PPAT

Abstract

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri, khususnya terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Dalam praktik, permasalahan sering timbul ketika salah satu pasangan melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan pasangan lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan peralihan hak atas tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta bersama dalam perbuatan hukum jual beli tanah serta mengkaji tanggung jawab dan kehati-hatian PPAT dalam pembuatan akta apabila objek tanah merupakan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2020 dan putusan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama tidak dapat dialihkan secara sah tanpa persetujuan kedua pasangan, meskipun sertipikat hak atas tanah hanya mencantumkan nama salah satu pihak. Akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan pasangan dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip perlindungan pembeli beritikad baik tidak dapat mengesampingkan norma imperatif hukum perkawinan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi status perkawinan dan memastikan adanya persetujuan pasangan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam peralihan hak atas tanah.

Marriage gives rise to legal consequences with respect to the property rights of spouses, particularly property acquired during the marriage, which under Law Number 1 of 1974 on Marriage is classified as joint marital property. In practice, legal disputes frequently arise when one spouse unilaterally conducts a legal transaction involving the sale of land that forms part of the joint marital property without the consent of the other spouse. This situation raises complex legal issues, particularly regarding the validity of the transfer of land rights and the liability of the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT) as the public official authorized to execute land sale and purchase deeds. This study aims to examine the legal status of joint marital property in land sale and purchase transactions and to analyze the responsibility and duty of care of the PPAT in drafting such deeds where the land constitutes joint property. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, with particular reference to Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2020 and other relevant judicial decisions. The findings indicate that joint marital property cannot be validly transferred without the consent of both spouses, even where the certificate of title is registered solely in the name of one spouse. A land sale and purchase deed executed without the other spouse’s consent is legally flawed and may be declared voidable. The Supreme Court has affirmed that the principle of protecting a good-faith purchaser cannot override the mandatory rules of marriage law governing joint marital property. Therefore, the PPAT must exercise due diligence by verifying the marital status of the parties and ensuring the existence of spousal consent in order to uphold legal certainty and legal protection in the transfer of land rights.