PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG WARAN ATAS PELAKSANAAN PERCEPATAN JATUH TEMPO WARAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Waran Seri III (FREN-W2) PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam pelaksanaan percepatan jatuh tempo waran yang dilakukan sehubungan dengan adanya penggabungan usaha (merger) dengan PT XL Axiata Tbk (EXCL). Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, penelitian ini mengkaji UU Pasar Modal, Prospektus, dokumen keterbukaan informasi, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian dan perlindungan hukum pemegang waran seharusnya dijamin melalui prinsip keterbukaan informasi, melalui prospektus sebagai landasan kontraktual, dan regulasi pasar modal. Ditemukan masih adanya asimetri informasi material antara prospektus dan akta penerbitan waran, serta tidak adanya mekanisme kompensasi eksplisit atas hilangnya nilai waktu (time value), serta lemahnya legal standing pemegang waran. Kondisi ini menunjukan bahwa regulasi yang ada belum bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang waran. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi terkait penguatan keterbukaan informasi dalam prospektus, perlindungan nilai ekonomis waran dalam aksi korporasi, mekanisme kompensasi yang memertimbangkan keadilan dan nilai waktu, serta kewajiban edukasi bagi investor di pasar modal guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang waran.

This study aims to analyze the legal certainty and legal protection afforded to holders of Series III Warrants (FREN-W2) issued by PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) pursuant to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, particularly in relation to the accelerated maturity of the warrants following the corporate action of a merger with PT XL Axiata Tbk (EXCL). Employing a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches, this research examines the Capital Market Law, the prospectus, disclosure documents, and the Central Jakarta District Court Decision Number 203/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. The findings indicate that, normatively, legal certainty and legal protection for warrant holders should be guaranteed through the principle of information disclosure, the prospectus as a contractual foundation, and capital market regulations. However, the research identifies the persistence of material information asymmetry between the prospectus and the Warrant Issuance Deed, the absence of any explicit compensation mechanism for the loss of time value, as well as the weak legal standing of warrant holders. These conditions demonstrate that the existing regulatory framework has not yet been able to provide adequate legal certainty and legal protection for warrant holders. This study recommends regulatory reforms to strengthen information disclosure within the prospectus, protect the economic value of warrants during corporate actions, establish compensation mechanisms that take fairness and time value into account, and impose investor education obligations in the capital market in order to achieve legal certainty and legal protection for warrant holders.