KESENJANGAN NORMATIF DALAM IMPLEMENTASI PERJANJIAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ADAPTASI KONTRAKTUAL ATAU PENYELUNDUPAN HUKUM?

Abstract

Perjanjian jasa pertambangan mengikat pemegang IUP dan penyedia jasa pada hukum kontrak, aturan pertambangan, serta kebijakan pemerintah. Namun, dinamika regulasi dan praktik di lapangan sering memicu ketidaksesuaian (das sollen vs das sein). Meskipun memicu adaptasi kontrak, kondisi ini berisiko menjadi pseudo-adaptation—sebuah penyesuaian semu yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) atau penyelundupan hukum (fraus legis). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab kesenjangan das sollen dan das sein, serta menentukan batas antara adaptasi kontraktual yang sah dan praktik yang menyimpangi tujuan regulasi pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi sebagai salah satu bahan hukum primer. Putusan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan pertambangan, khususnya aspek kewenangan, persetujuan RKAB, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi kontraktual merupakan bentuk penyesuaian yang dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam kewenangan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Sebaliknya, penggunaan perjanjian, instruksi, atau dokumen administratif semata-mata untuk menghindari kewajiban hukum dapat menjadi bentuk pseudo-adaptation yang perlu dinilai berdasarkan prinsip misbruik van recht dan fraus legis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara das sollen dan das sein tidak selalu disebabkan oleh bad faith, tetapi juga dapat muncul sebagai respons pelaku usaha terhadap perubahan kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berkontrak, adaptasi terhadap perubahan regulasi, kepatuhan substantif terhadap hukum pertambangan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak.

Mining service agreements bind IUP holders and service providers to contract law, mining regulations, and dynamic government policies. However, regulatory shifts and operational practices often create a gap between legal requirements (das sollen) and practical execution (das sein). While this gap drives contractual adaptation, it risks turning into pseudo-adaptation—a superficial adjustment that potentially constitutes an abuse of rights (misbruik van recht) or legal fraud (fraus legis).This research aims to analyze the forms and factors underlying the gap between das sollen and das sein, as well as to determine the boundaries between legitimate contractual adaptation and practices that deviate from the objectives of mining regulations. This research employs normative legal research using a statutory approach and a case approach, with Decision of the Kendari District Court Number 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi as one of the primary legal materials. The decision is examined to analyze the application of mining regulations, particularly aspects of authority, approval of the Work Plan and Budget (RKAB), and compliance with legal procedures in mining practices. The findings indicate that contractual adaptation may be justified insofar as it remains within the authority of the parties and does not contravene mandatory legal provisions. Conversely, the use of agreements, instructions, or administrative documents merely to circumvent legal obligations may constitute pseudo-adaptation, which should be assessed based on the principles of misbruik van recht and fraus legis. These findings demonstrate that the gap between das sollen and das sein is not necessarily caused solely by bad faith, but may also arise as a response by business actors to changes in government policies and regulations. Therefore, a balance is required between freedom of contract, adaptation to regulatory changes, substantive compliance with mining law, legal certainty, and the protection of the interests of the parties.